PDAM Makassar Dilaporkan Dugaan Korupsi Rp31 Miliar ke Kejati Sulsel

Ilustrasi (ist)

Adapun dua pihak yang diduga bertanggung jawab secara hukum adalah Walikota Makassar saat itu, Ramdhan Pomanto dan jajaran Direksi PDAM Makassar periode 2015-2019, Haris Yasin Limpo, Asdar Ali, Irawan Abadi dan Kartia Bado.

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Lembaga Besar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sulawesi Selatan (LB AMP Sulsel) melaporkan PDAM Makassar atas dugaan korupsi senilai Rp31 miliar.

Laporan bernomor 067/SEK.A2/Pelaporan/LB-AMP SUL-SEL/IV/2020 resmi diterima pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Senin (27/4/2020). Selanjutnya laporan ini akan ditelaah oleh pihak Kejati Sulsel.

Ketua LB AMP Sulsel, Suherman dalam laporannya menilai ada kerugian negara berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2018 lalu. Dalam laporan BKP nomor 63/LHP/XIX.MKS/12/2018 ada lima rekomendasi yang diberikan, dua diantaranya berpotensi masalah hukum.

Baca juga: Laba 1.097 BUMD Hanya Rp10 T, PDAM Paling Banyak Merugi

“Pertama, BPK merekomendasikan kepada Walikota Makassar agar memerintahkan Direktur Utama PDAM Makassar untuk mengembalikan tantiem dan bonus pegawai sebesar Rp8.318.213.130 ke kas PDAM Makassar,” katanya dalam laporan yang diserahkan ke Kejati Sulsel.

“Kedua, BPK merekomendasikan kepada Walikota Makassar agar memerintahkan Direktur Utama PDAM Makassar untuk mengembalikan kelebihan pembayaran beban pensiun sebesar Rp23.130.154.449 ke kas PDAM Makassar,” lanjutnya.

Atas dua temuan BPK ini, LB AMP Sulsel menilai ada masalah hukum karena kelebihan pembayaran dengan total Rp31.448.367.629 miliar. Adapun dua pihak yang diduga bertanggung jawab secara hukum adalah Walikota Makassar saat itu, Ramdhan Pomanto dan jajaran Direksi PDAM Makassar periode 2015-2019, Haris Yasin Limpo, Asdar Ali, Irawan Abadi dan Kartia Bado.

Baca juga: Warga Sulsel Krisis Air Bersih, SPAMS Minta Gubernur Turun Tangan

“Temuan dan rekomendasi BPK ini tentu melanggar UU No 28 tahun 1999 tentang Pemerintah Bebas KKN, UU No 9 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 tahun 2001 dan UU No 30 tahun 2014 tentang Admonistrasi Pemerintah,” jelas Suherman.

Pihaknya berharap laporan yang disampikan segera ditindaklanjuti oleh Kejati Sulsel. “Ini bentuk partisipasi kami dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang dinilai telah merugikan hajat hidup rakyat Indonesia,khususnya Makassar,” pungkasnya. (*)

Leave a Reply