Evaluasi LKPj Gubernur, Ketua DPRD Kalimantan Utara Bilang Segera Bentuk Tim Monitoring

Pemprov Kalimantan Utara menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2019 diterima Ketua DPRD Kalimantan Utara Norhayati Andris. (humaskaltaraprov)

DPRD Kalimantan Utara segera membantuk tim monitoring untuk mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kinerja Gubernur Tahun 2019.

NUNUKAN, NEWSURBAN.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara, melaksanakan dua agenda Rapat Paripurna pasa Senin siang, (27/4/2020).

Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris saat dihubungi via selulernya menjelaskan, mengenai Rapat Paripurna. Dia menyebutkan, agenda pertama adalah Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun 2020 Tentang Penyerahan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dari Pemprov Kaltara kepada DPRD Kaltara.

Baca: 510 Warga Kalimantan Sudah Terpapar COVID-19

Agenda kedua kata Norhayati, yakni Rapat Paripurna ke 7 Masa Persidangan I Tahun 2020 Tentang Penyampaian Nota Pengantar Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2018 Terkait BUMD PT Migas Kaltara Jaya dan Penyampaian Laporan Pansus-Pansus Rancangan Peraturan Daerah.

“Selesai penyerahan LKPj akan kami pelajari lebih lanjut. Sehingga kami bisa mengevaluasi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran untuk tahun ini, kedua kita segera akan membahas dan membentuk tim panitia kerja selama 30 hari terhitung tanggal di paripurannya penyerahan berkas LKPj kepada DPRD Kaltara,” beber Norhayati.

Baca: Organisasi Mahasiswa Sentil Bantuan Berisi Kalender dan Capaian Kenerja Bergambar Gubernur

Sedangkan agenda kedua mengenai BUMD dan menerima laporan Pansus masing-masing yang membahas lima Ranperda. “Pada agenda kedua, kami menerima nota pengantar perubahan Perda tentang salah satu BUMD kita, PT. Migas Kaltara Jaya dari Pemprov Kaltara. Kemudian kami juga mendengarkan dan menerima laporan dari masing-masing Pansus yang membahas lima Raperda, kami juga akan mempelajarinya,” jelas Norhayati.

Selain itu Nurhayati akan melakukan monitoring ke Lima 5 kabupaten/kota yang ada di Kaltara. “Nanti kami beserta tim ini akan melakukan monitoring ke lima kabupaten/kota yang ada di Kaltara guna untuk melihat pelakasanaan apa saja yang telah dicapai oleh pemerintah provinsi, apakah sudah sesuai atau belum,” ujarnya.

Baca: Bantu Warga Terdampak COVID-19, Ketua DPRD Kaltara Bilang Lakukan Aksi Jangan Nato

Diketahui Pelaksanaan Rapat Paripurna kemarin tetap menerapkan standar protokoler Kesehatan pencegahan COVID-19. Mulai dari pembatasan jumlah tamu yang diundang, penempatan bilik sterilisasi, kewajiban penggunaan masker dan beberapa item pencegahan lainnya dan juga menggunakan Via Video Conference (Vicon). (arung)

Leave a Reply