Terkait Penanganan COVID-19, Ketua DPRD Nunukan Minta Bupati Transparan

Ketua DPRD Nunukan Rahma Leppa Hafid. (ist)

Ketua DPRD Nunukan Rahma Leppa Hafid mengatakan pentingnya Pemerintah Daerah untuk selalu terbuka menginformasi keseluruhan aktivitas penanganan COVID-19, Kamis 30/04/2020.

NUNUKAN, NEWSURBAN.ID– DPRD Nunukan mendorong adanya transparansi terhadap penggunaan realokasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk penanganan COVID-19. Program realokasi anggaran dikhawatirkan menjadi salah satu obyek penyalahgunaan kedepannya.

Ketua DPRD Nunukan Hj Rahma Leppa Hafid Kamis 30 April 2020 mengatakan pentingnya Pemerintah Daerah untuk selalu terbuka menginformasi keseluruhan aktivitas penanganan COVID-19.

“Bupati harus tetap menjaga transparansi informasinya ke masyarakat, jangan sampai muncul stigma negatif ditengah pandemi COVID-19, Jadi perlu Pemda Nunukan agar selalu akurat memberikan setiap informasi yang ada kepada masyarakat baik dari kesediaan APD, bantuan sosial ekonomi, kesediaan penanganan Pasien dan anggaran COVID-19, yang pastinya berkaitan dengan keseluruhan penanganan COVID-19,” bebernya.

Dia menambahkan pentingya Pemda Nunukan berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

“Kami mendukung langkah Pemda Nunukan dimana kita tau semua elemen bergerak menangani Virus itu namun jangan lupa agar Pemda Nunukan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku serta menjaga jangan sampai ada mis komunikasi,” terangnya.

selain itu sesuai juga dengan perintah Presiden Joko Widodo yang telah menginstruksikan para kepala daerah dan kementerian/lembaga melakukan realokasi serta refocusing anggaran untuk penanggulangan pandemi COVID-19.

“sudah jelas pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk mengubah materi muatan Perda APBD dengan peraturan kepala daerah dalam rangka mengatasi wabah Covid-19 dengan segera makanya kita semua harus sinergi,” pungkasnya.

Untuk diketahui bahwa Instruksi presiden itu ditetapkan dalam Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan juga telah menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan COVID-19, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. (arung)

One thought on “Terkait Penanganan COVID-19, Ketua DPRD Nunukan Minta Bupati Transparan

  1. Pingback: Aliansi Mahasiswa Gelar Diskusi dengan Pemda Nunukan Melalui Vicon | Newsurban

Leave a Reply