Jawab Sorotan DPRD, Pemkab Nunukan Bilang Fokus Penanganan COVID-19 dan Tetap Lelang Proyek DAK dan DID

Kabag Humas dan Protokol/Juru Bicara Pemkab Nunukan Hasan Basri. (ist)

Menjawab sorotan beberapa anggota DPRD Nunukan, Pemkab Nunukan menegaskan tetap fokus pada penanganan COVID-19. Namun proyek yang dananya bersumber dari DAK dan DID tetap dilakukan lelang. Sedangkan yang bersumber drai APBD sudah dilakukan proses lelang sejak Januari-Maret 2020 sebelum SKB terbit.

NUNUKAN, NEWSURBAN.ID – Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Hasan Basri selaku juru bicara Pemerintah Kabupaten Nunukan menegaskan, lelang proyek yang dilakukan adalah yang sumber dananya dari DAK dan DID. Jumlah fisik proyek yang dilelang sebanyak 35 paket dengan nilai Rp64,9 miliar.

Sementara program penanganan COVID-19 tetap berjalan sebagaimana yang telah diprogramkan. Sehingga bagi Pemkab sorotan yang menilai Pemkab Nunukan tidak peka justru terjadi sebaliknya, Pemkab fokus menangani penyebaran COVID-19 di Kabupaten Nunukan.

Baca: Lantik Pengurus BAZNAS Nunukan Periode Tahun 2020-2025, Ini Pesan Bupati Laura

Terkait proyek fisik yang dilelang, Hasan Basri mengakui, terdapat 35 (bukan 33) paket fisik yang dilelang oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan. Namun kata Hasan 10 paket diantaranya adalah paket kegiatan yang anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan dan pendidikan senilai Rp30,8 miliar yang memang tidak bisa ditunda pelaksanaanya berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-247/MK.07/2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa DAK Fisik TA 2020, tanggal 27 Maret 2020.

Kata Hasan lagi, terdapat pula 14 paket kegiatan yang pembiayaanya berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) sebesar kurang lebih Rp17,5 miliar yang juga tidak bisa ditunda pelaksanaanya. Sedangkan sisanya terdapat 11 paket kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Nunukan senilai kurang lebih Rp25,2 miliar.

Baca: Bupati Laura Kirim Bantuan ke Mahasiswa Nunukan yang Tidak Bisa Pulang

Menurut Hasan Basri, dari 11 paket kegiatan APBD itu, 4 di antaranya sudah dilelang pada Januari–Maret 2020 atau sebelum keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri dan Menteri Keuangan Nomor: 119/2813/SJ dan Nomor: 117/KMK.07/2020 Tanggal 9 April 2020 yang mengatur tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid- 19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

“Surat keputusan Bersama itu ditandatangani pada tanggal 9 April 2020, sedangkan 4 paket kegiatan tersebut sudah dilelang pada bulan Maret 2020 sehingga tidak ada yang dilanggar oleh pemerintah,” kata Hasan Basri.

Baca: Ketua DPRD Nunukan Minta Etika Komunikasi Anggota DPRD Dijaga

Selanjutnya, kata Hasan Basri, dua paket kegiatan tidak mungkin dihentikan pelaksanaannya karena menyangkut harkat dan kebutuhan hidup masyarakat banyak, yaitu paket belanja subsidi ongkos angkut barang via sungai dan udara untuk melayani kebutuhan masyarakat di wilayah Krayan dan wilayah III. “Jika kegiatan ini dihentikan, siapa yang akan bertanggung jawab jika masyarakat teriak karena kesulitan mendapatkan barang–barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” kata Hasan Basri.

Sementara 5 paket kegiatan sisanya senilai kurang lebih Rp7,9 miliar juga tetap dilelang karena merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak dan sudah lama selalu tertunda. Kelima paket tersebut adalah Peningkatan Jalan Sekikilan–Kalun Sayang–Salang, Peningkatan Jalan Panamas Menuju Simpang Tiga Lapas, Peningkatan Jalan Menuju Kantor Lurah Nunukan Timur, dan Peningkatan Jalan Mambunut Menuju Kampus STIT.

Baca: Pemkab Nunukan Mulai Bagi Voucher BLT

Selain merupakan aspirasi masyarakat yang sudah berkali–kali disampaikan kepada pemerintah dan DPRD, pelelangan paket–paket kegiatan tersebut juga tidak menyalahi SKB Mendari dan Menkeu karena Pemerintah Kabupaten Nunukan sebelumnya telah melaksanakan realokasi anggaran di hampir semua OPD untuk penanganan COVID-19.

“Sekarang ini semua anggaran di dinas, badan, kantor, hingga bagian–bagian semua sudah dipangkas habis. Kecuali anggaran–anggaran rutin, semuanya sudah dipotong dan dilarikan untuk penanganan COVID–19, kalau dihitung–hitung semuanya mungkin jumlahnya sudah melebihi angka 50 persen sesuai dengan ketentuan dalam SKB tersebut. Jadi kalau ada anggapan bahwa lelang tersebut karena ada kepentingan pribadi dan tidak peduli dengan situasi akibat COVID-19, maka saya sampaikan bahwa hal itu sama sekali tidak benar, pemerintah sangat fokus menangani dampak wabah ini dengan segenap kemampuan yang dimiliki, tidak ada kepentingan pribadi atau politik sama sekali,” pungkasnya. (HUMAS/arung)

2 thoughts on “Jawab Sorotan DPRD, Pemkab Nunukan Bilang Fokus Penanganan COVID-19 dan Tetap Lelang Proyek DAK dan DID

  1. Pingback: Pihak STIT Nunukan Harap Akses Jalan Menuju Kampus Segera Dibenahi | Newsurban

  2. Pingback: Pemerintah Nunukan Siap Hadapi Fase New Normal | Newsurban

Leave a Reply