Terkait Data BLT, Ini Pengakuan Kepala Dinas Sosial Nunukan

Kepala Dinas Sosial Nunukan Jabbar. (ist)

Hirup pikuk persoalaan pendataan berdampak ditengah COVID-19 masih banyak yang tidak tepat sasaran bahkan ganda terutama di tingkat pendataan RT.

NUNUKAN, NEWSURBAN.ID – Fenomena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) amburadul di tengah Masa Pandemi Virus Corona, banyak masyarakat yang katagori mampu mendapatkan bantuan. Sedangkan warga yang benar-benar miskin tidak mendapatkan bantuan.

Kepala Dinas Sosial Nunukan Jabbar mengatakan, pendataan DTKS,  masyarakat tidak mampu/miskin dimulai sejak Tahun 2005 program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sampai sekarang berubah nama dengan Program Kesejahteraan Sosial (PKH) pendataan tersebut selalu di upgrade pendataannya di Pusdatim DTKS Kementerian Sosial.

Baca: Pemerintah Nunukan Kembali Salurkan 3.588 KK Voucher Belanja Sembako

“Mekanisme penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat dalam penanganan COVID-19 Data tersebut terhimpun dan terintegrasi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pendataan itu selalu di upgrade, Agar tidak terjadi pendataan ganda dan problem klasik  penerima bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pengaman jaring sosial akibat dampak  pandemik COVID-19, ujar Kepala Sosial.

Lanjut Jabbar sudah ada kerja sama dengan pihak kepolisian atas usulan Polres Nunukan untuk menyalurkan bantuan tersebut agar ada pengawasan dilapangan.

Baca: NU Nunukan Berikan Ratusan Pelindung Wajah ke Tenaga Medis Puskesmas

Sedangkan Sekretaris Dinas Sosial Yaksi Bella Ning mengungkapkan, penerima bantuan dari Kementerian Sosial (Pusat) dan daerah di prioritaskan dari DTKS kategori PKH, BNPT dan BLT. Jatah pemerintah kabupaten Nunukan itu sebanyak 8000 jiwa dari 27.000 jiwa untuk Kalimantan Utara.

“Sesuai dengan petunjuk pemerintah pusat, penerima yang diutamakan adalah data dari DTKS, termasuk di dalamnya kategori PKH, BPNT, BLT yang merupakan Program Kementerian Sosial dengan menggunakan anggaran pusat, adapun data yang digunakan saat ini adalah tahun 2015 dan diupdate per 6 enam bulan sekali dan untuk BLT di desa menggunakan Dana Desa,” beber Yaksi.

Baca: Jawab Sorotan DPRD, Pemkab Nunukan Bilang Fokus Penanganan COVID-19 dan Tetap Lelang Proyek DAK dan DID

“Kemudian dari Kebijakan Daerah yakni lewat Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk Voucher yaitu bagaimana memberikan bantuan kepada orang yang terdampak Pandemi COVID-19 yang tentunya tidak termasuk didata DTKS. Adapun Jaring Pengaman Sosial Pemda berdasarkan data yang diterima hasil dari usulan  dari RT, Kelurahan dan pemerintah Kecamatan menyetujui, dan inilah data yang digunakan dinas sosial dan bentuk pertanggungjawabannya sendiri-sendiri antara pemerintah pusat dan daerah,” tutur Yaksi.

“Persoalan di lapangan  seringkali menjadi polemik baik berupa data ganda, nama dan NIK berbeda, KK di Nunukan tapi sudah pindah, sudah tentu merupakan menjadi tanggungjawab bersama antara masyarakat, LSM dan Pers jika ada yang ganjil bisa juga langsung disampaikan ke dinas sosial jangan memperkeruh suasana di medsos,” tambahnya.

Baca: KKSS dan FKKBM Nunukan Pastikan Warganya Tidak Mudik di Tengah Pandemi COVID-19

Selain itu Pemerintah Daerah Nunukan melalui Dinas Sosial telah menyiapkan 100 ton Beras bagi masyarakat yang tidak terdata di PKH, BLT, BNPT dan Voucher.

Banyaknya kesalahpamahan masyarakat terkait jenis bantuan  merupakan masukan tersendiri bagi pemerintah agar semua bantuan di harapkan tidak tumpang tindih atau ganda. (arung)

2 thoughts on “Terkait Data BLT, Ini Pengakuan Kepala Dinas Sosial Nunukan

  1. Pingback: Bupati Laura Pantau Pemeriksaan Kesehatan Ratusan WNI dari Malaysia | Newsurban

  2. Pingback: Bupati Laura Ingatkan Toko E-Warung Tidak Mainkan Harga | Newsurban

Leave a Reply