MUI Sebut DPR Cuma Singa Ompong

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhyiddin Junaidi (ist)

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI Muhyiddin Junaidi mengeluarkan pernyataan keras. Ia menilai kepercayaan rakyat pada DPR telah luntur. Bahkan dia sebut lembaga wakil rakyat itu, kini seperti singa ompong.

JAKARTA, NEWSURBAN.ID – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi menyoroti pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2020 menjadi UU. Menurutnya pengesahan aturan itu telah membabat habis dan mengebiri wewenang DPR sebagai wakil rakyat.

“Kini giginya (DPR) sudah ompong bagaikan singa tua. Ia hanya kelihatan gagah dan menakutkan tapi sudah powerless,” kata Muhyiddin dalam keterangan resminya.

Baca: Pemerintah Terapkan PSBB, MUI: Seakan Tersandera Rayuan dan Tipu Daya Cina

Dia memandang, kepercayaan rakyat pada DPR telah luntur. DPR justru lunak dalam pengesahaan UU nomor 1 tahun 2020. Padahal ia merasa aturan itu berdampak negatif buat rakyat.

“Semua mengkhawatirkan munculnya pemerintahan tanpa pengawasan. Kebijakan pemerintah akan sangat otoriter dan tak bisa dikendalikan,” ujar Muhyiddin.

Baca: Larangan Mudik Bagi Umat Islam di Tengah Pandemi Virus Corona, MUI Gunakan Dalil Ini

Muhyiddin mengingatkan, kebijakan amburadul dan sewenang-wenang terbukti menyengsarakan rakyat. Bahkan, menurutnya tak menutup kemungkinan menciptakan frustasi massal.

“Demo-demo rakyat dengan skala apapun tak lagi direspons karena DPR sudah terkoptasi dan aspirasi rakyat mandeg,” ujar Muhyiddin.

Baca: Pelaksanaan Salat Idulfitri, Kemenag Tunggu Keputusan Pemkab Nunukan

Diketahui, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang diresmikan DPR sebagai UU mengatur tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona. Bentuknya di antaranya bantuan sosial, stimulus ekonomi untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi, serta antisipasi terhadap sistem keuangan.

Ia menyebut ada sejumlah pasal yang bermasalah dalam UU tersebut. Pertama, substansi Pasal 27 menghilangkan pengawasan konstitusional oleh DPR. Sehingga membuat lembaga yudisial pun tidak bisa menyidangkan perkara mengenai penyimpangan yang bisa saja dilakukan pejabat publik dalam penanganan COVID-19.

Baca: Pemkot Makassar Masih Kaji Pelaksaan Salat Idulfitri 1441 Hijiriah

Pasal tersebut juga memberikan imunitas atau kekebalan hukum kepada pejabat negara. Tindakan atau keputusan yang diambil berdasarkan UU penanganan COVID-19 itu tidak bisa dijadikan objek gugatan.

Kemudian, pasal 28 meniadakan keterlibatan DPR dalam pembuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Perubahan APBN 2020 hanya diatur melalui peraturan presiden (Perpres). (#)

One thought on “MUI Sebut DPR Cuma Singa Ompong

  1. Pingback: NASA Sebut Matahari Memasuki Masa Lockdown, Bumi Bakal Kena Dampak Kelaparan | Newsurban

Leave a Reply