Pemkot Palu Evaluasi Status Darurat COVID-19

Sekkot Palu H Asri mewakili walikota memimpin rapat koordinasi evaluasi status darurat bencana COVID-19 di Posko Induk COVID-19 Baruga Vatulemo Palu. (yusuf)

Pemerintah Kota Palu mengevaluasi status darurat COVID-19 Kota Palu yang akan segera berakhir pada 29 Mei 2020.

PALU, NEWSURBAN.ID – Walikota Palu diwakili Sekkot H Asri menyampaikan saat memimpin rapat menekankan status darurat bencana COVID-19 Kota Palu sudah saatnya dievaluasi. Rapat berlangsung santai di Posko Induk COVID-19 di Baruga Vatulemo Palu, Kamis malam 21 Mei 2020.

Rapat koordinasi dihadiri Kepala Bappeda Kota Palu, Inspektorat, BPBD, Kadis Kesehatan, Kadis Perhubungan, Kasat Pol PP, Kadis Sosial, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis PU, Kadis PKP, Plt direktur  RSUD Anuta Pura Palu, Kadis Damkar, Kadis Perdagind, Ketua Surveylance, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Palu, Kadis Kominfo Kota Palu, Kadis Sosial, Kabag Humas, Kabag Umum Setda Kota Palu, serta pihak terkait lainnya.

Rakor membahas sejumlah agenda. Diantaranya evaluasi kembali status darurat bencana COVID-19 Kota Palu yang akan segera berakhir 29 Mei 2020.

“Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangkan apakah akan diperpanjang lagi atau ada kebijakan lainnya yang diambil,” kata Asri.

Juga dibahas pemantauan orang tanpa gejala (OTG) yang sangat sulit untuk dilacak. Asri bilang, kesulitan melacak OTG jika mereka tidak jujur menyampaikan informasi riwayat sakit atau perjalanan serta kontak langsung dengan pasien PDP atau yang sudah positif.

“Kalau yang ODP atau PDP sudah jelas bisa dilacak kalau OTG itu yang tetap perlu selalu diwaspadai. Juga perkembangan penanganannya baik yang di rumah sakit maupun di Pondok Perawatan Asrama Haji,” jelas Asri.

Baca:

Kepala Bappeda  Kota Palu Arfan mengusulkan agar lebih diperketat lagi pengawasan warga yang masuk ke Kota Palu dalam hal ini pelaku perjalanan.

“Hak-hak petugas COVID-19 terpenuhi, semua aset Pemkot Palu yang terkait dengan penanganan COVID-19 baik yang ada di bandara, pelabuhan dan wilayah perbatasan harus diamankan. Jika nantinya pada 29 Mei 2020 tanggap darurat dicabut,” tuturnya.

Namun sambung Arfan poin-poin di atas harus menunggu evaluasi sejauhmana perkembangan penanganan COVID-19 di Kota Palu.

Kadishub Kota Palu Mohammad Arif menekankan status orang mudik atau  yang masuk ke wilayah Kota Palu harus memiliki surat keterangan sehat dari daerah asal. Sedangkan bagi pelaku perjalanan yang mewakili lembaga baik kelompok maupun perseorangan harus ada surat izin dari kepala desa atau lurah daerah asalnya dan memiliki KTP.

Kasatpol PP Kota Palu Trisno menyampailan sesuai laporan di lapangan ditemukan ada angkutan kebutuhan pokok memakai mobil penumpang jenis minibus. “Harusnya yang tepat itu mobil bak terbuka yang digunakan untuk angkut bahan pokok jadi peruntukannya yang kurang tepat. Sehingga perlu ada kesepakatan bersama dengan semua pihak antara Pol PP, Dishub dan pihak Kepolisian apakah dibolehkan melintas atau tidak sama sekali?” kata Trisno.

Kadis BLH Kota Palu Ridwan Karim mengatakan perihal petugas yang melaksanakan penguburan COVID-19 di Poboya juga perlu dipikirkan. “Apakah masih berjalan seperti biasa jika nantinya masa tanggap darurat covid 19  berakhir 29 Mei 2020 ataukah ada prosedural lainnya?” katanya.

Menyikapi masukan tersebut Sekkot Palu Asri menegaskan harusnya pelaku perjalanan dari Kota Palu harus dibekali surat keterangan kesehatan dari Dinas Kesehatan atau rumah sakit. Begitu juga pelaku perjalanan dari luar daerah harus menunjukkan surat izin atau surat keterangan dari lurah atau kepala desa asalnya.

Soal kendaraan bak tertutup yang digunakan mengangkut kebutuhan pokok, Asri meminta koordinasi diantara pihak Dishub, Kepolisian, dan Satpol PP.

Terkait pelaksanaan pemakaman jenazah pasien posititif COVID-19 tetap dilaksanakan sambil menunggu hasil evaluasi dan perkembangan penanganan COVID-19. (yusuf)