Djusman: Pandemi COVID-19 Berpotensi Jadi Ladang Korupsi

Djusman AR

Penggiat anti korupsi melihat ada celah besar penyalahgunaan anggaran penanganan COVID-19 dan dana bantuan sosial (Bansos) untuk warga miskin dan potensi miskin baru akibat pandemi COVID-19 di Indonesia termasuk Sulawesi Selatan. Karena itu, pengawasan sampai dilakukan.

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar sekaligus Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi Djusman AR, menegaskan celah ladang korupsi anggaran COVID-19 sangat besar. Karena itu, harus diawasi.

Djusman menyebut ada beberapa titik rawan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) bagi warga miskin yang terdampak COVID-19.

Baca: KPK Ajak Penggiat Anti Korupsi Kawal Bansos Covid-19 di Sulsel

Tak hanya bansos. Djusman menyebut, potensi penyimpangan paling besar adalah anggaran penanganan COVID-19, baik yang bersumber dari APBD, maupun dari pusat.

Karena itu, KMAK Sulselbar dan Fokal NGO Sulawesi telah membentuk jaringan sampai ke daerah untuk mengawasi penyaluran dana Bansos dan penggunaan atau pengelolaan anggaran penanganan COVID-19 di Sulsel dan Sulbar.

Baca: Lab Wuhan Ungkap Miliki Tiga Jenis Virus Corona Hidup, Beda COVID-19 yang Mewabah

Djusman menjelaskan, titik rawan korupsi, terutama terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ), refocusing,  realokasi anggaran penanganan COVID-19 baik APBN maupun APBD, pengelolaan filantropi atau sumbangan pihak ketiga yang dikategorikan bukan gratifikasi, dan penyelenggaraan bansos.

“Titik-titik rawan ini perlu pengawasan ketat. Karena celah terjadinya korupsi sangat terbuka,” kata Djusman.

Baca: Dana Rp35 Miliar Cegah Corona, Angka Positif Kian Bertambah di Luwu Timur

KMAK bersama beberapa organisasi non pemerintah di daerah terus memantau penyaluran Bansos dan pengelolaan anggaran COVID-19, baik dari pemerintah pusat, APBD, maupun sumbangan pihak ketiga yang dikategorikan bukan sebagai gratifikasi.

“Saat ini, kita menemukan kesemrawutan terkait penyaluran bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat terdampak COVID-19. Tetapi ada titik yang sangat rawan terjadi penyimpangan di mana masyarakat tidak punya akses ke sana. Kami fokus pada titik rawan itu, karena ini dana besar yang harus disalurkan secara massif,” tutur Djusman.

Baca: Pasien Sembuh Bertambah Jadi 5.402 Orang, Positif COVID-19 Naik 526 Menjadi 22.271

Djusman mencontohkan titik rawan pengelolaan anggaran COVID-19 yang bersumber dari APBD, yaitu data jumlah pasien dan teknis penganggaran terhadap setiap pasien COVID-19.

“Setiap pasien yang sudah dinyatakan positif COVID-19 itu langsung dianggarkan 14 hari. Bisa jadi pasien itu tidak sampai 14 hari dirawat dinyatakan sembuh,” beber Djusman.

Baca: Pemkot Makassar Izinkan Sekolah, Toko dan Mall Buka, Pesta Pernikahan Bisa Digelar

Belum lagi program Wisata COVID-19 yang diinapkan di hotel kabarnya juga diberikan uang saku. “Ini kan datanya harus valid, mekanisme bantuan seperti apa. Kami melihat celah penyimpangan sangat terbuka,” kata Djusman.

Tak hanya itu. Poin krusial yang harus diawasi adalah belanja barang, baik sembako, alat kesehatan, maupun belanja peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, laboratorium, insentif tim medis, dan lain-lainnya.

Baca: DPRD Makassar Sepakat Tiadakan Halal Bihalal Idul Fitri 1441 H

Saat ini, kata Djusman, pihaknya melihat adanya rekayasa dengan memperbanyak kegiatan seperti penjagaan perbatasaan, penyemprotan, isolasi, dan karantina, untuk menyesuaikan dengan anggaran yang ada.

“Dan paling krusial adalah pemerintah daerah yang menyembunyikan anggaran covidnya yang ditarik dari APBD tak terduga. Itu patut untuk dicurigai. Ada apa merahasiakannya? Itu bertentantangan dengan prinsip-prinsip akuntabiltas. Itu hak publik untuk mengetahui jumlah anggaran dan pengelolaannya. Termasuk bantuan-bantuan pihak ketiga yang tidak sedikit nilanya,” tegas Djusman.

Baca: Warga Luwu Timur Ini Jalani Karantina Covid-19 hanya Bisa Makan dari Tetangganya

Diketahui, di Sulsel Pemprov telah melakukan refocusing APBD sebesar Rp500 miliar untuk penanganan COVID-19, Pemkot Makassar kurang lebih Rp443 miliar. Itu belum termasuk bantuan pihak ketiga yang dikategorikan non gratifikasi. Pemkab dan Pemkot di luar Kota Makassar dan Pemprov Sulsel juga harus membuka amggaran penanganan COVID-19 yang bersumber dari APBD dan bantuan pihak ketiga.

“Dana yang bersumber dari APBD maupin bantuan pihak ketiga yang jumlahnya tidak kecil juga harus dibuka karena hak masyarakat untuk mengetahui,” tegas Djusman. (*)