OPINI: Sudahkah Dana BLT Dikucurkan Tepat Sasaran?

Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan disalurkan sebesar Rp600.000/keluarga selama tiga bulan dan dana bantuan ini akan disalurkan kepada lebih dari 12 juta keluarga penerima. Sudah tepat sasarankah?

OLEH: Yeni Puspitasari
NUNUKAN, NEWSURBAN.ID – Di tengah pandemi COVID-19 atau sering kita sebut dengan virus corona yang sedang mewabah di Indonesia memberikan dampak ekonomi yang sangat terasa bagi masyarakat.

Menanggapi persoalan tersebut, saat ini pemerintah tengah mengalokasikan dana sebesar Rp22 triliun. Dana itu diambil dari Dana Desa tahun anggaran 2020 yang mencapai Rp72 triliuan. Dana ini untuk disalurkan guna membantu 40% masyarakat. Insentif yang diberikan ini berupa bantuan langsung tunai (BLT) untuk ditujukan kepada masyarakat yang terdampak virus corona di Desa. BLT akan disalurkan sebesar Rp600.000/keluarga selama tiga bulan dan dana bantuan ini akan disalurkan kepada lebih dari 12 juta keluarga penerima.

Dana desa BLT ini di alokasikan khusus kepada masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan yakni Adapun masyarakat yang patut menerima bantuan langsung tunai (BLT) ini yaitu masyarakat miskin, ditambah fisik tidak mampu digunakan untuk bekerja, dan tidak sedang menerima bantuan jenis lainya dari pemerintah. Maka golongan ini berhak mendapat BLT. Biasanya masyarakat lansia dan difabel. Tetapi bagi masyarkat yang belum mendapatkan bantuan dana BLT ini juga akan mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga kartu pra kerja.

“Besaran dana BLT-Dana Desa Rp600 ribu per bulan, per keluarga akan diberikan selama 3 bulan sejak April 2020. Yang berhak mendapatkan ini kelompok miskin pasti, yang kehilangan mata pencaharian akibat COVID-19, belum mendapatkan PKH atau BPNT, dan kartu pekerja,” ujar Abdul melalui telekonferensi. Selasa (14/4/2020).

Namun, yang rame di perbincangkan saat ini adalah sudah tepatkah dana BLT ini disalurkan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan. Sebenarnya untuk menghindari hal yang tidak di inginkan tersebut terjadi agar penyaluran BLT pun tepat sasaran yaitu dengan cara melakukan pendataan ulang di tingkat RT/RW supaya benar-benar terseleksi bantuan ditujukan kepada keluarga yang memang benar-benar membutuhkan dan tentunya relawan corona ini dikepalai oleh Kepala Desa masing-masing.

Karena presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan bahwa COVID-19 ini sebagai bencana nasional sehingga diharapkan semua pihak harus benar-benar menjaga keberhasilan program BLT tersebut.

Wakil Menteri Desa Pembanguna Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budie Arie Setiadi mengatakan pengawasan ketat akan diterapkan dalam program bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga desa yang terdampak COVID-19.

“Jangan ada pihak yang memanfaatkan wabah COVID-19 untuk kepentingan pribadi, termasuk mempermainkan dana BLT. Kami berharap tidak ada temuan-temuan dan kasus hukum untuk program ini,” kata Budi Arie.

Meskipun pemberian dana BLT ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh pemerintahan di Indonesia, persoalan mengenai akurasi data masih saja sering dijumpai dan menjadi faktor yang bisa menuai persoalan baru, sehingga membuat BLT ini tidak tepat sasaran. Karena memang data kemiskinan itu sifatnya dinamis apabila kemudian respon pemerintah tidak cepat, baik dari tingkat RT/RW maka yang terjadi akhirnya adalah kekacauan.

Untuk itu diminta agar Pemerintah Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, Pendamping Desa agar tidak main-main dalam melakukan pendataan penerima bantuan ini, supaya tidak terjadi konflik yang timbul akibat adanya program bantuan ini serta tidak terjadi tumpang tindih dengan penerima bantuan seperti PKH, BPNT serta bantuan lainya pada nantinya, dan masyarakat juga diminta untuk aktif mengawasi pelaksanaan program BLT ini.“laporkan segera jika ada kejanggalan-kejanggalan di Lapangan,” ujar Budi.

Meski begitu alternative lain untuk menghindari konflik mengenai program BLT ini pada lingkup desa akibat terdampak COVID-19 ini, kebijakan yang akan di ambil alangkah baiknya dibicarakan dalam musyawarah desa terlebih dahulu. Kemudian hasilnya bisa di laporkan melalui pembuatan pamphlet atau Banner tentang perubahan dana desa untuk COVID-19 , dari sumber, macam pendapatan desa, hingga dana tersebut digunakan untuk apa saja.

Hal ini bertujuan selain sebagai edukasi kepada masyarakat, juga sebagai bentuk transparasi Dana Desa, hingga memudahkan nanti nya masyarakat untuk saling mengawasi antara sebuah data yang telah direncanakan dengan realisasinya dan untuk menghindari hal yang dikhawatirkan tidak terjadi karena tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam adanya program BLT ini dapat memicu risiko konflik sosial di level bawah, sebab hal ini sangat mungkin terjadi terutama antara aparat desa atau birokrat dengan masyarakat.

Karena apabila timbul suatu konflik akibat terjadi kesenjangan tentang program BLT ini tentunya bisa saja sampai menimbulkan demo. Dan akhirnya penerapan Social distancing ataupun PSBB yang di terapkan oleh pemerintah gagal karena ada kelompok-kelompok orang berkumpul, maka dari itu hal seperti ini perlu dihindari kedepanya.

BLT ini kiranya, dapat dimaknai sebagai sebuah ujian kemanusiaan. Bagaimana pihak yang berwenang, dapat menyalurkan BLT ini dengan amanah, transparan, dan bertitik tumpu pada keadilan.

Di sisi lain program BLT ini bisa juga diibaratkan seperti buah simalakama, karena di satu sisi Pemerintah Daerah Bahagia ada bantuan untuk masyarakat begitupun untuk Sebagian masyarakat, namun disisi lain Pemerintah Desa akan menjadi sasaran tudingan dari masyarakat mengenai ketidakbecusan dari masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan.

Namun, kembali lagi bahwa keakurasian data penerima bantuan tetap menjadi faktor utama memicu timbulnya konflik, untuk itu harus benar-benar dalam mendata supaya kecemburuan sosial tidak terjadi antar sesama masyarakat.

Maka demikian tidak bisa dipungkiri pula bahwa kemungkinan-kemungkinan lain juga bisa timbul akibat keteledoran pihak-pihak tertentu dengan adanya program BLT ini.

Kita juga sebagai masyarakat harus tetap menjaga persatuan di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini masih mewabah di Indonesia, agar tetap terjadi keselarasan antar sesama masyarakat dibutuhkan adanya kesadaran masing-masing antar individu demi ikut mensukses kan program dari pemerintah.

Walaupun demikian kita harus tetap patut besyukur dengan adanya program BLT yang dikucurkan oleh pemerintah kepada masyarakat desa yang memang benar-benar membutuhkan dana tersebut.

Dengan begitu setidaknya dana tersebut mampu membantu meringankan perekonomian masyarakat yang memang saat ini sedang terpuruk akibat COVID-19. Dan sinergitas Pemerintah Desa dengan masyarakat tentu sangat dibutuhkan saat ini. Tidak lain adalah demi kemanusiaan. (#)

Penulis: Mahasiswa Universitas Muhamadiyah Malang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan C.

Leave a Reply