KPK Gunakan Pasal Ini Jerat Hukuman Mati Pelaku Korupsi Dana Bencana COVID-19

Ketua KPK Firli Bahuri (kanan), Penggiat Anti Korupsi Djusman AR. (dok)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan undang-undangnya untuk menutut dan menindak pelaku tindak pidana korupsi dana bencana COVID-19.

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar sekaligus Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi Djusman AR mengatakan, pemerintah daerah jangan terpaku pada Perppu No.1 Tahun 2020 meski sudah diundang-undangkan.

“Dalam menggunakan dana bencana COVID-19 Pemda jangan terlena dengan Perppu No.1 Tahun 2020 yang sudah sudah sah menjadi undang-undang. Pemda harus mengedepankan azas kehati-hatian,” kata Djusman di Makassar, Selasa, 26 Mei 2020.

Baca: Djusman: Pandemi COVID-19 Berpotensi Jadi Ladang Korupsi

Menurut Djusman yang juga Direktur Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Budaya Hukum & Politik (LP-SIBUK), penegasan Ketua KPK Firli Bahuri yang akan menghukum mati pelaku korupsi dana bencana COVID-19 dasarnya sangat kuat.

Djusman menjelaskan, KPK berpegang pada undang-undangnya sendiri yaitu UU No.30 Tahun 2002 beserta perubahannya UU No.9 Tahun 2019 untuk pemberantasan korupsi yang diatur dalam UU No.31 Tahun 1999 beserta perubahannya UU No. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Kami sebagai penggiat anti korupsi melakukan pengawasan, investigasi, dan pelaporan. Jika ditemukan suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi menjadi kewajiban bagi kami untuk segera melaporkan ke KPK,” ujar Djusman.

Baca: KPK Ajak Penggiat Anti Korupsi Kawal Bansos Covid-19 di Sulsel

Djusman mengungkapkan sebagai bahan evaluasi penggunaan anggaran penanganan bencana COVID-19, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah mengirimkan formatnya ke seluruh pemerintah daerah.

Isian laporan kegiatan itu, akan dievaluasi dan diverifikasi Mendagri. Juga sebagai salah satu dasar bagi BPK untuk melakukan audit investigasi.

“Isian kegiatan lapangan dengan format dari Mendagri itu bagi kami penggiat anti korupsi akan menjadi salah satu bahan investigasi untuk mencocokkan dengan data anggaran yang digeser dalam APBN dan APBD yang kami miliki,” beber Djusman.

Baca: Redam Dampak COVID-19, Ini Insentif Bidang Kesehatan, Bansos, Dunia Usaha

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, berjanji lembaga antirasuah yang ia pimpin akan memberikan hukuman tegas bagi pihak-pihak yang melakukan korupsi dana penanganan bencana COVID-19. Firli mengancam dengan pidana mati.

Firli dalam rapat tersebut mengatakan KPK telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelidikan yang bertugas mengawasi penggunaan dan penyaluran anggaran Covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah. Ia juga mengaku akan berupaya semaksimal mungkin mengawasi penyaluran dan penggunaan anggaran di setiap daerah.

“KPK sudah membentuk satgas penanganan COVID-19, KPK bekerja sama dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), karena mereka mendapat mandat pendampingan pengadaan barang dan jasa terkait penanganan COVID,” tutur Firli.

Baca: Cegah COVID-19, Dirjen PPMD Sebut Pemdes Bisa Gunakan Dana Desa, Kabupaten Nunukan Sudah Jalankan

Mantan Kabarhakam Polri itu menjelaskan, sikap tegas KPK yang akan berlaku sangat keras kepada para pelaku korupsi yang memanfaatkan momen penanganan COVID-19. “Kami lakukan karena sebagaimana yang kami sampaikan di pembukaan, salus populi suprema lex esto, keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi,” kata Firli.

Bagi yang melakukan korupsi dalam suasana bencana tidak ada pilihan lain, pihaknya akan menegakkan hukum yaitu tuntutan pidana mati.

Ancaman hukuman pidana mati yang disampaikan Firli tercantum di dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 2 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Baca: 215 Ribu WP Telah Ajukan Insentif Kepada Pemerintah

Sedangkan pasal 2 ayat 2, tertulis dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Dalam penjelasan mengenai Pasal 2 ayat (2), diterangkan keadaan tertentu dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. (#)