Tetap Jalankan Kegiatan Kedaruratan, Forkopimda Palu Sepakat Tunggu Keputusan Pusat Terkait Status Darurat COVID-19

Walikota Palu Hidayat memimpin rapat koordinasi Forkopimda Kota Palu terkait status darurat Covid-19, Rabu 27 Mei 2020. (humas)

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Palu memutuskan untuk tetap menjalankan kegiatan kedaruratan yang sudah berjalan sampai masa tanggap darurat wabah COVID-19 berakhir 29 Mei 2020.

PALU, NEWSURBAN.ID – Keputusan melanjutkan masa tanggap darurat disepakati dalam rapat koordinasi bersama Forkopimda dan organisasi perangkat daerah yang dipimpin Walikota Palu Hidayat Rabu, 27 Mei 2020 di ruang rapat Bantaya kantor Walikota Palu.

Kegiatan lapangan yang dilakukan dalam masa tanggap darurat adalah pemeriksaan ketat pelaku perjalanan di pintu masuk wilayah Kota Palu, Pondok Perawatan bagi OTG dan ODP, tracing oleh Tim Surveillance, Posko kelurahan/kecamatan, dan penyemprotan disinfektan pada zona merah I, II, dan III Covid-19.

Baca: Pemkot Palu Evaluasi Status Darurat COVID-19

Hidayat mengatakan alasan melanjutkan penerapan prosedur kedaruratan wabah COVID-19, karena dirinya khawatir penularan virus corona di tengah masyarakat akan kembali meningkat

“Kalau kita hentikan kerja-kerja kita di perbatasan, saya agak khawatir, karena daerah-daerah tetangga kita seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan lainnya sangat terdampak,” ungkap Hidayat

Baca: Pemkot Palu Anggarkan Penanganan COVID-19 Rp39 Miliar, Ini Riancian Penggunaannya

Dia menambahkan pelonggaran bisa saja dilakukan apabila kurva penularan COVID-19 di  daerah-daerah yang berdekatan dengan Kota Palu tersebut sudah normal.

“Situasi ini masih sangat mengkhawatirkan. Semoga langkah-langkah kita bisa menekan angka penyebaran COVID-19 di Kota Palu,” harap Hidayat.

Baca: Pemkot Palu Mulai Buka Asrama Haji Jadi Pondok Perawatan OTG dan ODP

Hidayat menegaskan status darurat bencana non-alam ini akan berakhir setelah ada  keputusan Presiden. “Status bencana non alam ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan status bencana non-alam Covid-19 sebagai bencana Nasional, maka Kepala BNPB, Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak perlu lagi menetapkan status keadaan darurat bencana Covid-19 sesuai Surat Edaran Gugus Tugas percepatan dan penanganan Covid-19 nomor 6 tahun 2020,” jelasnya.

Baca: Pemkot Palu Berlakukan Jam Malam di Pintu Keluar

Hidayat juga mengatakan aktivitas perekonomian masyarakat baik pasar, warung makan, warkop, toko, dan UMKM akan diberi kelonggaran jika kebijakan pencegahan dan penanganan Covid-19 di kota Palu berjalan optimal sesuai hasil evaluasi Dinas Kesehatan Kota Palu.

“Kelonggaran bisa dilakukan dengan ketentuan mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan Covid-19, konsumen dan produsen/pelaku usaha wajib menggunakan masker, menyiapkan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun,” jelas Hidayat.

Baca: Sigit Purnomo Imbau Masyarakat Kota Palu yang Belanja Kebutuhan Lebaran Taati Protokol Kesehatan

Selain itu sambung Hidayat wajib menyiapkan bilik disinfektan bagi toko, warung makan, dan warkop, kemudian warung makan dan Warkop menyiapkan meja dan kursi berjarak aman sesuai protokol Covid-19.

Rakor terkait status kedaruratan Covid-19 tersebut dihadiri Sekda kota Palu Asri, Ketua Fraksi DPRD Kota Palu Mohammad Syarif, Wakapolres Palu Abdul Azis, perwakilan Kodim 1306/Dgl, Lanal Palu, serta pejabat sejumlah OPD. (humas/yusuf)

2 thoughts on “Tetap Jalankan Kegiatan Kedaruratan, Forkopimda Palu Sepakat Tunggu Keputusan Pusat Terkait Status Darurat COVID-19

  1. Pingback: Dua Pasien Positif COVID-19 Sembuh, Hidayat Berterimakasih ke RSUD Madani | Newsurban

  2. Pingback: Wagub Sulteng Minta Kabupaten/Kota Beri Perhatian Khusus Pada Lasia | Newsurban

Leave a Reply