Politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus Setuju Pilkada Diundur ke  2021

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Deddy Yevri Hanteru Sitorus. (ist)

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Deddy Yevri Hanteru Sitorus menilai penundaan Pilkada Serentak 2020 ke 2021 adalah pilihan paling rasional dan etis melihat realitas kondisi negara saat ini.

JAKARTA, NEWSURBAN.ID – Politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus sepakat pilkada serentak digelar pada 2021. Deddy menilai saat ini, pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat sedang berjuang menghadapi pandemi Covid19.

Berbagai upaya dilakukan guna memangkas penyebaran virus yang tak hanya membuat penderitanya sakit secara medis bahkan meninggal dunia, namun juga berimbas ke berbagai aspek kehidupan lainnya.

Baca: Koalisi Masyarakat Sipil Desak KPU Tunda Pilkada September 2021

Dengan kondisi itu menurut Deddy, sudah seharusnya hal-hal lain seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak  2020 dapat ditunda dulu pelaksanaanya hingga 2021 sebagai langkah etis demi kemanusiaan.

“Menunda Pilkada Serentak 2020 ke tahun 2021 adalah pilihan paling rasional dan etis melihat realitas kondisi negara kita hingga saat ini,” ujar Deddy anggota DPR Dapil Kalimantan Utara.

Baca: Pilkada Serentak Disepakati 9 Desember 2020

Deddy mengingatkan, statistik telah mencatat penambahan orang-orang yang terdeteksi Covid-19.  Dan parahnya, penambahan pasien  secara pesat itu  belum dapat ditentukan puncak maupun akhirnya.

Lebih lanjut, Anggota Komisi VI DPR itu, menjelaskan bahwa dengan menunda pilkada, maka kualitas persiapan menuju pilkada serentak dapat lebih diawasi dan  netralitas penyelenggaraannya serta kesetaraan para kontestannya bisa lebih terjamin.

Baca: Bawaslu Ingatkan ASN Tidak Berpolitik, Parpol Tak Bebani Paslon dengan Mahar

Tak hanya itu. Deddy bilang penundaan Pilkada 2020 juga merupakan kesempatan bagi setiap Kepala Daerah untuk lebih amanah dalam eksistensi jabatannya.

Para petahana (incumbent), menurut Deddy juga dapat menggunakan anggarannya serta fokus bekerja dalam menanggulangi wabah yang sedang mendera.

Baca: Bawaslu Lutim Sosialisasi Netralitas ASN dalam Pilkada 2020

“Penundaan Pilkada tersebut, kita mendapatkan jaminan kepastian pelaksanaan tahapan pilkada serentak yang selaras dengan tantangan yang kita hadapi,” tandasnya.

Selain pertimbangan di atas, salah satu yang lebih penting ungkap Deddy, penundaan Pilkada itu pun lebih menjamin tidak terciptanya ledakan baru korban wabah akibat proses pilkada seperti pendataan pemilih, rekrutmen KPPS, Saksi, Pengawas, kampanye hingga pemungutan dan penghitungan suara.

Baca: PDIP Dorong Kader Internal Ikut Bertarung di Pilwali Makassar 2020

Menanggapi ungkapan pihak-pihak tertentu yang mengkhawatirkan bahkan menyangsikan kapabilitas  Penjabat (PJ) Kepala Daerah, Deddy menegaskan bahwa secara logika, penjabat sementara kepala daerah itu adalah administrator ulung dengan kualitas kepemimpinan yang baik serta mampu bersikap profesional dan netral dalam menjalakankan tugasnya.

“Waspada itu penting, tetapi kita tidak perlu khawatir sebab ada pengawas pemilu dan regulasi terkait itu sudah cukup kuat. Tinggal media, LSM, para kontestan dan pendukungnya serta masyarakat umum untuk telaten mengawasi netralitas birokrasi dalam pilkada,” jelas Deddy. (#)

Leave a Reply