Warga Lima Desa Ungkap Infrastruktur dan Pelayanan Dasar Masih Minim

Anggota DPRD Nunukan Fraksi Hanura Tri Wahyuni saat reses di salah satu desa yang masuk Dapil III. (ist)

Warga lima desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mengeluhkan infrastruktur jalan, telekomunikasi dan pelayanan dasar.

NUNUKAN, NEWSURBAN.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan daerah pemilihan III, Tri Wahyuni melakukan reses masa sidang II tahun 2020. Ia menyerap aspirasi di empat desa.

Tri Wahyuni yang akrab disapa Yuyun mengatakan, dirinya melakukan reses lima dasa. Yakni, Desa Pembeliangan RT 01, RT 02, RT 04, Desa Sujau, Desa Bebanas, Desa Lulu, dan Desa Kekayap.

Saat reses, Yuyun mendengar lebih banyak keinginan masyarakat di dapil III melalui penyampaian aspirasi.

Baca: Yuyun Legislator Termuda di Kaltara Bagi Masker dan Hand Sanitizer

Menurut Yuyun, ada dua masalah mendasar yang dirasakan warga di lima desa yang dia temukan, yakni keterbatasan infrastruktur dan masih minimnya pelayanan dasar.

“Soal infrastruktur meminta perbaikan akses jalan, pembangunan jalan tani, penyediaan jaringan telekomunikasi dan pengadaan lampu penerangan jalan,” ungkap Yuyun, Senin Malam (1/6/20).

Aspirasi terkait pelayanan dasar jelas Yuyun adalah minimnya tenaga guru dan medis. Warga juga minta agar Rumah Sakit Pratama Sebuku dibuka kembali.

Baca: Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid. SE, MM, Perempuan Perkasa di Perbatasan RI Malaysia

Politikus muda Partai Hanura ini mengatakan, mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat kemudian memperjuangkan ke intansi terkait merupakan kewajiban setiap wakil rakyat.

“Reses saya laksanakan walau masih pandemi Corona. Saya bisa menyerap keinginan-keinginan masyarakat untuk saya perjuangkan. Tentu dalam melakukan reses saya juga mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 khususnya di Kabupaten Nunukan,” ujar Yuyun.

Reses dengan menyambangi sejumlah desa di dapilnya yang dilaksanakan 14-21 Mei 2020, akan dimuat dalam pokok pikiran DPRD Nunukan sebagai hasil penyerapan aspirasi masyarakat. “Nantinya dibawa ke Bupati Nunukan melalui Bappeda sebagai bahan masukan awal penyusunan RKPD,” jelasnya. (arung/*)

Leave a Reply