Djusman Desak Polda Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Bansos Makassar

Djusman AR, penggiat anti korupsi.

Dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial warga Kota Makassar terus bergulir. Penggiat anti korupsi mendesak Polda Sulsel segera meningkatkan ke penyidikan dan menetapkan tersangka.

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar Djusman AR menegaskan, penyidik Polda Sulsel harus segera menetapkan tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial warga Kota Makassar.

“Kasus ini sangat penting mengingat sudah menjadi perhatian publik yang menuntut penyidik untuk segera memberikan kepastian hukum. Apalagi penyidik melalui diskrimsusnya sudah menyatkan ke publik bahwa telah menemukan beberapa bukti. Artinya unsurnya sudah cukup untuk ditingkatkan ketahap penyidikan sekaligus penetapan tersangka hingga penahanan. Penahanan dilakukan demi untuk kepentingan penyidikan, demi untuk kelancaran proses pemeriksaan,” Djusman yang juga Direktur Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Budaya Hukum & Politik (LP-SIBUK) Sulawesi Selatan.

Djusman menjelaskan pentingnya penetapan tersangka sejalan dengan Inpres No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pananganan Tindak Pidana Korupsi. “Sejatinya penindakan yang dilakukan Polda Sulsel dapat menjadi starting untuk wilayah Kepolisian Daerah Sulsel selanjutnya,” jelasnya.

Baca: Djusman: Pandemi COVID-19 Berpotensi Jadi Ladang Korupsi

Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi ini, juga menekankan, penindakan dugaan korupsi anggaran bencana Pandemi tidak hanya fokus di Kota Makassar tapi juga sampai seluruh wilayah hukum Polda Sulsel yang di dalamnya terdapat 24 kabupaten/kota.

“Publik ingin melihat sejauh mana komitmen Polda Sulsel menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan penggunaan anggaran. Saat ini timbul pertanyaan bahwa kalau di Makassar ditemukan dugaan korupsi dalam penggunaan anggaran bencana, apa mungkin didaerah lain tdk terjadi?,” Djusman dengan nada tanya.

Sambung Djusman, di sinilah akan diuji komitmen Polda Sulsel, sperti apa tindaklanjut para Polres yang tersebar di 24 kabupaten/kota di bawah komando Polda atau Kapolda. “Masyarakat kembali mengingatkan bahwa perkara korupsi bukan merupakan delik aduan yang artinya tanpa pun ada laporan resmi dari lembaga atau masyarakat wajib hukumnya bagi penyidik untuk segera melakukan tindakan penyelidikan. Apalagi yang memang ada laporan resminya dari masyarakat,” urainya.

Baca: KPK Gunakan Pasal Ini Jerat Hukuman Mati Pelaku Korupsi Dana Bencana COVID-19

Terkait terkait dugaan korupsi bansos Kota Makassar, dia juga mengharapkan kepada penyidik Polda untuk cermat dalam penyelidikannya, mengembangkan dan menganalisis siapa-siapa yang terlibat. “Akan kelihatan bila penyidik polda memeriksa sistem akuntansi manajemen belanjanya,” imbuh Djusman.

Dengan nada tanya dia mengatakan, apa mungkin penyelidikan hanya menitikberatkan kepada KPA meskipun setiap program dan pertanggungjawaban anggaran berbasis kinerja? “Periksa semua pihak-pihak terkait hingga atasannya yakni Pj Walikota. Mengingat kebijakan penganggaran tak lepas dari peran dan arahan leadership. Hal itu memungkinkan mengingat kebijakan nasional yang diterapkan di daerah cenderung darurat amburadul pengimplementasiannya,” ujar Djusman.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel mulai menyelidiki kasus dugaan mark up atau penggelembungan dana penyediaan paket bantuan sembako untuk masyarakat Makassar yang terkena dampak pandemi corona covid-19.

Baca: Eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Ditangkap KPK

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Pol Augustinus Berlianto Pangaribuan, mengakui kasus sembako untuk warga terdampak corona itu sedang ditangani Polda Sulsel.

Augustinus mengatakan, pihaknya akan memaksimalkan penyelidikan kasus tersebut dan memberitahu setiap perkembangan yang ada nantinya ke masyarakat melalui publikasi media. “Kalau ada yang bermain di saat bencana wabah corona ini, luar biasa kejahatan yang dilakukannya,” tegas Augustinus.

Kasus itu, mencuat setelah Lembaga Anti Korupsi Sulawesi Selatan (LAKSUS) mengungkap terjadinya dugaan mark up paket bantuan covid19 yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Makassar.

Baca: KPK Ajak Penggiat Anti Korupsi Kawal Bansos Covid-19 di Sulsel

Bantuan berupa 60.000 paket sembako yang tujuannya membantu meringankan beban masyarakat Kota Makassar selama pandemi covid-19 terjadi, itu dinilai tidak tepat sasaran dan potensi di mark up.

“Banyak warga yang tidak kebagian dan jika melihat isi paketannya diduga kuat ada mark up harga satuannya,” ucap Ketua LAKSUS Muhammad Anshar. (*)