DPRD Nunukan Setujui Perda Investasi Pelayanan dan Retribusi

Pimpinan DPRD Nunukan Hj Rahma Leppa, H Irwan Sabri, Burhanudin, menandatangani berita acara persetujuan Perda Investasi dan Tera disaksikan Asisten III Nunukan Muhammad Amin mewakili Bupati Nunukan. (arung)

Fraksi-fraksi di DPRD Nunukan menyetujui menyetujui Ranperda Perubahan Perda No.03 Tahun 2013 tentang Investasi dan Pelayanan Retribusi menjadi Perda.

NUNUKAN, NEWSURBAN.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nnunukan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Perda Nomor 03 tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dan Peraturan tentang Pelayanan Retribusi Tera/Tera Ulang Pera (Perda) Kabupaten Nunukan 2020.

Keputusan itu diambil setelah sebelumnya fraksi-fraksi DPRD Nunukan menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Seluruh fraksi menyetujui Ranperda tersebut dilanjutkan pada rapat paripurna ke II masa sidang ke II dengan mentandatangani berita acara Persetujuan Ranperda, di ruang rapat Paripurna Selasa (2/6/20).

Baca: Warga Sebatik Minta Peningkatan Infrastruktur Pendukung Pertanian dan Air Bersih

Persetujuan Perda Investasi dan Retribusi tersebut dilandaskan sebagai bahan acuan bagi Pendapatan Daerah Nunukan dalam rangka meningkatkan pelayanan, pembangunan, perekonomian dan pemberdayaan masyarakat.

Berita acara persetujuan ditandatangani seluruh unsur pimpinan DPRD Nunukan yakni Ketua DPRD Hj Rahma Leppa, Wakil Ketua H Irwan Sabri, Burhanudin, disaksikan Asisten III Nunukan Muhammad Amin yang mewakili Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid, anggota DPRD Nunukan serta beberapa pimpinan OPD.

Baca: Warga Lima Desa Ungkap Infrastruktur dan Pelayanan Dasar Masih Minim

Amin mewakili Bupati Nunukan menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada pimpinan dan anggota Dewan Nunukan, yang telah mencurahkan tenaga dan fikirannya untuk membahas Raperda tersebut hingga disetujui menjadi Perda Kabupaten Nunukan.

Amin mengatakan, Bupati Nunukan berharap Ranperda yang telah disetujui bersama itu dapat menjadi produk hukum yang konstruktif.

Baca: Diisukan Maju Pilgub Karena Sering Kritik Gubernur, Deddy: Saya Sudah Punya Calon Sampai Ketemu di Lapangan

“saya berterimakasih kepada DPRD yang telah bersama-sama membentuk produk hukum yang konstruktif sesuai dengan proses dan prosedur pembentukan hukum daerah,” kata Amin membacakan sambutan Bupati Nunukan.

Setelah disetujui, Ranperda akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk diregistrasi dan penomoran. (arung/*)