YLKI Minta PLN Tambah Kanal Pengaduan, 123 Sulit Diakses Konsumen

Banyak konsumen kesulitan melaporkan kasus lonjakan tagihan listrik ke call center 123. YLKI minta PLN menambah kanal pengaduan konsumen.

JAKARTA, NEWSURBAN.ID - Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan banyak konsumen kesulitan melaporkan kasus lonjakan tagihan listriknya ke call center 123. Menyikapi itu, Abdi meminta PT PLN (Persero) membuka seluas-luasnya kanal pengaduan konsumen yang mengeluhkan soal tagihan listrik. "Manajemen PLN harus membuka keragaman dan kanal pengaduan yang mengalami billing shock," kata Tulus, dikutip Minggu (7/6). YLKI juga meminta manajemen PLN melakukan sosialisasi seluas-luasnya kepada konsumen atau pelanggannya, terutama di wilayah yang banyak mengalami masalah lonjakan tagihan listrik. Sosialisasi tersebut, sambung dia, konsumen atau pelanggan mengerti duduk persoalan dan musabab yang terjadi, termasuk juga melakukan upaya untuk mengantisipasi lonjakan tagihan listrik. "Sehingga konsumen yang mengalami billing shock segera melapor ke PLN, baik via call center 123 atau kanal media sosial yang dimiliki PLN. Sebelum melapor, sebaiknya konsumen ricek lagi kewajaran pemakaiannya, dengan melihat kWH terakhir dibandingkan bulan sebelumnya," jelasnya. Baca: Pemerintah Bayar Utang Rp 90 T di Pertamina dan PLN Kata dia, banyak konsumen listrik kembali mengeluhkan lonjakan tagihan listrik pada Juni ini. Bahkan ada konsumen yang mengklaim kenaikan tagihannya mencapai 200 persen. Menurut Tulus, hal ini sudah diprediksi oleh manajemen PLN bahwa sekitar 1,9 juta pelanggannya akan mengalami lonjakan tagihan dari mulai 50 persen hingga 200 persen. Di satu sisi, lanjut dia, kebijakan social distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemi virus corona membuat hampir seluruh masyarakat beraktivitas dari rumah. Sehingga, penggunaan listrik bertambah. Di sisi lain, petugas PLN tidak bisa secara penuh mendatangani rumah konsumen, sehingga informasi penggunaan listrik banyak berdasarkan penggunaan tiga bulan sebelum diberlakukan PSBB. "Konsumen juga tidak mengirimkan foto posisi akhir meteran stand kWH via whatsapp. Hal ini yang kemudian membuat PLN menggunakan jurus pamungkasnya, menggunakan pemakaian rata-rata tiga bulan terakhir, sehingga ada istilah kWH tertagih," jelasnya. (#)

Banyak konsumen kesulitan melaporkan kasus lonjakan tagihan listrik ke call center 123. YLKI minta PLN menambah kanal pengaduan konsumen.

JAKARTA, NEWSURBAN.ID – Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan banyak konsumen kesulitan melaporkan kasus lonjakan tagihan listriknya ke call center 123.

Menyikapi itu, Abdi meminta PT PLN (Persero) membuka seluas-luasnya kanal pengaduan konsumen yang mengeluhkan soal tagihan listrik. “Manajemen PLN harus membuka keragaman dan kanal pengaduan yang mengalami billing shock,” kata Tulus, dikutip Minggu (7/6).

YLKI juga meminta manajemen PLN melakukan sosialisasi seluas-luasnya kepada konsumen atau pelanggannya, terutama di wilayah yang banyak mengalami masalah lonjakan tagihan listrik.

Sosialisasi tersebut, sambung dia, konsumen atau pelanggan mengerti duduk persoalan dan musabab yang terjadi, termasuk juga melakukan upaya untuk mengantisipasi lonjakan tagihan listrik.

“Sehingga konsumen yang mengalami billing shock segera melapor ke PLN, baik via call center 123 atau kanal media sosial yang dimiliki PLN. Sebelum melapor, sebaiknya konsumen ricek lagi kewajaran pemakaiannya, dengan melihat kWH terakhir dibandingkan bulan sebelumnya,” jelasnya.

Baca: Pemerintah Bayar Utang Rp 90 T di Pertamina dan PLN

Kata dia, banyak konsumen listrik kembali mengeluhkan lonjakan tagihan listrik pada Juni ini. Bahkan ada konsumen yang mengklaim kenaikan tagihannya mencapai 200 persen.

Menurut Tulus, hal ini sudah diprediksi oleh manajemen PLN bahwa sekitar 1,9 juta pelanggannya akan mengalami lonjakan tagihan dari mulai 50 persen hingga 200 persen.

Di satu sisi, lanjut dia, kebijakan social distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemi virus corona membuat hampir seluruh masyarakat beraktivitas dari rumah. Sehingga, penggunaan listrik bertambah.

Di sisi lain, petugas PLN tidak bisa secara penuh mendatangani rumah konsumen, sehingga informasi penggunaan listrik banyak berdasarkan penggunaan tiga bulan sebelum diberlakukan PSBB.

“Konsumen juga tidak mengirimkan foto posisi akhir meteran stand kWH via whatsapp. Hal ini yang kemudian membuat PLN menggunakan jurus pamungkasnya, menggunakan pemakaian rata-rata tiga bulan terakhir, sehingga ada istilah kWH tertagih,” jelasnya. (#)

Leave a Reply