Sekretaris Muhammadiyah Tak Sepakat Diterapkan Konsep New Normal

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti (int)

Konsep new normal akan menjadi problematik bila tak memiliki ukuran yang jelas terkait derajat ‘normalitas’ di tengah pandemi corona saat ini.

JAKARTA, NEWSURBAN.ID — Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyatakan pihaknya tak setuju dengan konsep tatanan hidup baru (New Normal) di tengah pandemi virus corona (Covi-19) yang digaungkan pemerintah belakangan ini.

Menurutnya, konsep new normal akan menjadi problematik bila tak memiliki ukuran yang jelas terkait derajat ‘normalitas’ di tengah pandemi corona saat ini.

“New normal itu ada dimensi moral dan dimensi ideologinya. Sehingga ukuran normal itu apa? itu harus jelas. Dan itu problematik. Bahkan kalau saya kaitkan dengan teori neurosains, kan ada otak normal dan otak sehat, nah ini ada sesuatu yang debatable,” kata Abdul dalam Webinar yang bertajuk Tata Hidup Baru Perspektif Agama-agama, Senin (08/06/2020).

Baca juga: New Normal, Ini 7 Protokol Kesehatan di Bandara Kelolaan Angkasa Pura I

Melihat hal itu, Abdul menawarkan konsep new reality untuk menggambarkan fase reaktivasi kegiatan masyarakat di tengah pandemi virus corona di Indonesia. Konsep itu, kata dia, lebih bersifat netral dan lebih mudah dalam menjelaskannya kepada publik.

“Jadi new reality ini sebagai sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Memang kita ini harus menentukan sikap terhadap realitas. Kita harus menghadapi dengan segala yang kita miliki,” kata dia.

Meski demikian, Abdul meminta agar seluruh pihak tak perlu terjebak terkait konsep new normal atau new reality tersebut. Terpenting, kata dia, semua pihak bisa bekerjasama mencari solusi untuk membantu masyarakat Indonesia yang banyak terdampak corona belakangan ini.

Baca juga: Positif Covid-19 di Luwu Timur Terus Bertambah, Sarkawi Ingatkan Pemda Hati-hati Gaungkan New Normal

“Bagaimana yang mereka kehilangan pekerjaan itu harus tetap diupayakan untuk kembali bekerja. Bagaimana situasi anak-anak yang ga bisa sekolah harus tetap bisa belajar dengan sebaik-baiknya,” kata dia.

Diketahui, pemerintah tengah mempersiapkan fase new normal di tengah virus corona. Persiapan prosedur penerapan itu diketahui telah dimulai di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota mulai Selasa (26/5).

Presiden Joko Widodo mengatakan penerapan ini akan diperluas di beberapa provinsi maupun kabupaten/kota lain yang angka R0 atau indikator penularan virus sudah berada di bawah 1.

Pada kesempatan yang sama, Sekertaris Umum (Sekum) Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Jacky Manuputty memandang Indonesia saat ini belum mencapai kondisi untuk memulai fase tatanan normal baru atau new normal di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Baca juga: Tembus 200 Positif Covid-19 Luwu Timur! Setelah Wacana New Normal, Apa Langkah Selanjutnya?

“Kita katakan bahwa saat ini kami belum melihat kita telah mencapai normal baru,” kata Jacky.

Jacky menilai fase new normal bisa diterapkan bila syarat kurva pandemi virus corona sudah menurun dan melandai di Indonesia. Hal itu ia katakan berdasarkan pandangan dari aspek kesehatan untuk prasyarat memulai tahapan new normal.

Jacky juga menilai syarat lain untuk memasuki fase new normal dimana masyarakat bisa beradaptasi dan penanggulangan virus corona oleh pemerintah bisa berjalan secara linier dan mengarah pada kemajuan.

“Dan narasi-narasi kita capai refungsionalisasi rumah ibadah secara bertahap,” kata dia.

Jacky sendiri menyatakan PGI sudah mengimbau kepada seluruh masyarakat dan umat Kristiani pada khususnya untuk mematuhi protokol kesehatan dalam beraktivitas. Ia juga meminta masyarakat tetap menjaga jarak saat beraktivitas.

Kasus positif virus corona di Indonesia hingga hari Minggu (7/6) kemarin masih mengalami peningkatan dengan total kasus mencapai 31.186 kasus. Dari jumlah tersebut, pasien yang dinyatakan sembuh 10.498 orang dan 1.851 orang lainnya meninggal dunia.

Leave a Reply