2.751 Kasus Positif Covid-19, Pertaruhan Jabatan Pj Walikota Makassar

Kasus positif di Kota Makassar mencapai 2.751 per 28 Juni dan terus bertambah. Ini tugas berat, dan akan jadi pertaruhan jabatan Penjabat Walikota Makassar Rudy Djamaluddin.

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Dua penekanan Gubernur Sulawesi Selatan kepada Penjabat Walikota Makassar Rudy Djamaluddin. Pertama, kendalikan penularan Covid-19 dengan strong program. Kedua, tidak ikut dalam kontestasi Pilkada Kota Makassar alias netral.

Dua alarm Gubernur Nurdin Abdullah ini, ada di depan Penjabat Walikota Baru Rudy Djamaluddin.

Terkait penularan Covid-19 hingga saat ini belum terkendali. Penambahan dalam jumlah terbilang besar masih terjadi.

Saat ini di Kota Makassar tercatat sudah 2.751 orang yang terinfeksi termasuk luar kota 207 orang. Dari jumlah itu, 1.752 masih dirawat, –isloasi mandiri dan perawatan rumah sakit.

Sementara pasien yang sudah sembuh 836 dan yang meninggal dunia 123 orang.

Kasus positif Covid-19 tersebar di 15 kecamatan. Terbanyak di Kecamatan Panakkukang 310 kasus, disusul Rappocini 308 kasus, Biringkanaya 285 kasus, Tamalate 284 kasus, Tamalanre 204 kasus, Tallo 203 kasus.

Selanjutnya, Manggala 184 kasus, Makassar 162 kasus, Mamajang 109 kasus, Mariso 107 kasus, Bontoala 94 kasus, Ujung Pandang 77 kasus, Wajo 73 kasus, Ujung Tanah 57 kasus, dan Sangkarrang 18, kasus. Pasien dari luar Kota Makassar sebanyak 207 orang.

KASUS COVID-19 KOTA MAKASSAR:
Positif 2.751
- Sembuh 848
- Meninggal 127
- Dirawat 1.752

PDP 1.062
- Pulang dan sehat 724
- Meninggal 105
- Pengawasan 233

ODP 2.035
- Selesai 1.911
- Pemantauan 124

Usai dilantik Rudy Djamaluddin mengatakan, akan bergerak cepat dengan serangkaian kebijakan pencegahan untuk mengendalikan penularan Covid-19.

Baca:

Usai Dilantik, Rudy Berkomitmen 
Selesaikan Covid-19 di Makassar Secepatnya

Pj Walikota Makassar Akan Terapkan 
Wajib SK Tanda Bebas COVID-19

146 Kasus Baru, Positif COVID-19 
di Sulsel Menjadi 4.615

Selain rutin melakukan penyemprotan disinfektan, juga melakukan evaluasi Perwali No.31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Kota Makassar.

Salah satu langkah pencegahan yang akan dilakukan adalah menerapkan aturan bagi warga yang keluar masuk Kota Makassar diwajibkan mengantongi surat keterangan (SK) tanda bebas Covid-19.

Menurut Rudy, SK bebas Covid-19 ini bertujuan untuk menekan penyebaran Covid-19. Sehingga siapa pun yang masuk di Makassar harus memiliki surat keterangan bebas virus asal Wuhan, China itu.

“Kita tidak pernah tahu misalnya ada yang ke Maros, dari Maros dia tidak mematuhi aturan protokol kesehatan entah terpapar di mana dan kembali ke Makassar membawa virus tanpa ada tanda-tanda. Itu yang kita waspadai,” katanya, Sabtu (27/6).

Untuk menjalankan kebijakan itu, kini dia membentuk tim percepatan yang bermuara pada tiga konsep, yakni kepatuhan, kejujuran, dan saling pegang tangan untuk menyadarkan masyarakat.

Dia juga meminta, camat dan lurah agar lebih massif berkomunikasi dengan RT/RW untuk selalu memantau warganya. “Dengan pendekatan persuasif seperti ini akan lebih cepat menekan angka penyebaran virus di Kota Makassar,” pungkas Rudy.

Sebelumnya Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah memcopot Yusran Jusus sebagai Penjabat Walikota Makassar yang baru 43 hari menjabat. Salah satu penyebabnya, Yusran dianggap tidak mampu mengendalikan penularan Covid-19. (*)