DPRD Nunukan Minta Bawaslu Antisipasi Kampanye Hitam Pilkada 2020

Nikmah, Ketua Fraksi Hanura DPRD Nunukan.

“Selain sosialisasi, kami minta agar Bawaslu aktif berkoordinasi dengan KPU dan tim siber sebagai bentuk pencegahan penyebaran berita-berita hoaks.” Nikmah, Anggota DPRD Kabupaten Nunukan.

NUNUKAN, NEWSURBAN.ID – Ketua Fraksi Hanura DPRD Nunukan Nikmah meminta Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) lebih sigap mengantisipasi adanya kampanye hitam atau black campaign menjelang Pilkada serentak 9 Desember 2020 di Nunukan.

Walaupun masih berupa draft metode kampanye yang belum disahkan kementrian Hukum dan HAM, Nikmah berpendapat, dalam aturan tersebut nantinya para konstestan di masa kampanye terbuka, peserta akan dibatasi untuk mencegah penularan COVID-19.

“Kampanye tahun ini tentunya bisa saja berbeda, di mana para kontestan tidak boleh mengumpulkan masa banyak. Makanya perlu ada kesigapan dari Bawaslu Nunukan karena kemungkinan kampanye hitam pun bisa saja masif terselubung jika Bawaslu tidak antisipasi di awal, apalagi di media sosial Facebook,” kata Nikmah senin sore (29/6).

Nikmah mencontohkan, isu penjelekkan dan penjatuhan karakter figur calon kepala daerah yang menggunakan sosial media.

Selain itu, kampanye hitam bisa juga dengan menyebar isu kurang baik. Dia mencontohkan, ada yang terpapar COVID-19, sehingga pada saat hari pencoblosan masyarakat enggan ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.

Politisi Hanura itu pun meminta Bawaslu melakukan pemetaan kerawanan pelanggaran pemilu. “Selain sosialisasi, kami minta agar Bawaslu aktif berkoordinasi dengan KPU dan tim siber sebagai bentuk pencegahan penyebaran berita-berita hoaks yang dapat mempengaruhi pada partisipasi masyarakat serta pelanggaran terselubung di medsos,” ujarnya.

Baca:

DPRD Nunukan Panggil Dinkes dan PUPR 
Terkait Kisruh Puskesmas Lapri Sebatik

Hadapi Kelesuan, Anggota DPRD Nunukan 
Hamsing: Siapkan Skema Ekonomi Terbaik

Semprit ASN Tak Netral, Bawaslu Bilang 
Jangan Pura-pura Amnesia

Bupati Laura Minta Bawaslu Nunukan 
Gunakan Dana Hibah Pilbup 
Efisien dan Akuntabel

Untuk itu Nikmah berharap walaupun Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19, tapi Kabupaten Nunukan sudah termasuk kategori aman jadi sudah semestinya masyarakat Nunukan tetap menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk partisipasi demokrasi namun tetap mengikuti protokoler kesehatan.

Terpisah, Komisioner Bawaslu Nunukan Hariadi selaku koordinator divisi pengawasan, pencegahan dan hubungan antar lembaga saat dihubungi via seluler menyebutkan di masa pandemi COVID-19 sudah melakukan pemetaan kerawanan pelanggaran pemilu yang telah dilaporkan ke Bawaslu RI.

“Saat ini beberapa tahapan pilkada sudah berjalan, dan kami juga akan terus berkoordinasi baik dengan Bawaslu RI, dengan pihak terkait, seperti KPU, TNI-Polri, kejaksaan, serta seluruh elemen masyarakat untuk meminimalkan potensi pelanggaran pilkada,” ujarnya.

Saat disinggung terkait kampanye hitam, Hariadi mengatakan, jika sudah penetapan calon kepala daerah ada pendukung salah satu pasangan calon maupun masyarakat terbukti melakukan kampanye hitam baik menjatuhkan figur calon, mengajak orang untuk golput di media sosial (medsos) bisa dijerat melalui pidana umum, pidana khusus, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Bawaslu berupaya untuk selalu melakukan yang terbaik, Makanya selain keaktifan pengawas pemilu yang memantau dan mencatat setiap kejadian perlu juga partisipasi masyarakat menggunakan medsos dengan bijak serta tidak mudah dipengaruhi isu-isu negatif,” pungkasnya. (arung)

One thought on “DPRD Nunukan Minta Bawaslu Antisipasi Kampanye Hitam Pilkada 2020

  1. Pingback: Pilkada Kaltara 2020, KPU Nunukan Siapkan APD dan Rapid Test Tim Verifikasi Faktual | Newsurban

Leave a Reply