LKPJ Bupati Nunukan, Ini Penjelasan Pemkab Atas Catatan Lima Fraksi DPRD

Suasana sidang pemandangan umum Fraksi DPRD Nunukan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban bupati tahun anggaran 2020.

Pemerintah Kabupaten Nunukan memberi penjelasan atas catatan lima Fraksi DPRD Nunukan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPJK) Bupati Tahun Anggaran 2019.

NUNUKAN, URBANNEWS.ID – Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Nunukan Muhammad Amin, menyampaikan jawaban Pemerintah Kabupaten Nunukan terhadap catatan lima Fraksi DPD Nunukan.

Dari Fraksi Hanura, menyampaikan terima kasih atas apresiasi terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah. “Sehingga Pemerintah Daerah akan berusaha melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, efektif, efisien, akuntabel dan transparan,” kata Amin.

Catatan Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi terhadap pencapaian Pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD. “Realisasi kegiatan yang telah selesai 100 persen namun biayanya hanya sebesar 40 persen, hal tersebut dikarenakan antara realisasi transferan dengan alokasi,” jelas Amin.

Menurutnya, untuk penyelesaian utang aset tetap akan menjadi prioritas pembayaran, namun disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, terkait dengan indeks pembangunan manusia (PMI) di Kabupaten Nunukan akan menjadi fokus perhatian daerah, terutama pada 3 indikator yang sangat menentukan nilai PMI. Yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

“Selanjutnya terkait realisasi pendapatan yang belum maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan kedepannya, Pemda akan lebih mengoptimalkan potensi penerimaan,” ujarnya.

Adapun untuk kegiatan yang realisasinya di bawah 50 persen merupakan realisasi keuangan, namun realisasi fisik sudah mencapai 100 persen. Keuangan ini terjadi disebabkan realisasi transfer tidak sesuai dengan alokasi.

Untuk pembayaran utang kegiatan tahun 2011 yang dibayar tahun 2019 hal tersebut sudah sesuai dengan mekanisme pengakuan utang dan mekanisme pembayaran.

Berdasarkan pandangan Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional, Pemda menjawab, tentang pemanfaatan rumah sakit pertama di wilayah 3 telah diupayakan penyelesaian permasalahan lahan. Yang mana hal ini telah diakomodir dalam program tanah objek reforma agraria (Tora) oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Baca:
Bacakan LPJ, Bupati Laura Beberkan
Capaian Pemkab Nunukan

SOA Barang, Distribusi Logistik 
Happy Terbang Rute Nunukan-Krayan

Penularan Corona Terkendali, 
Bupati Laura Jalankan 
Skenario Menuju New Normal

Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid, 
Perempuan Perkasa 
di Perbatasan RI Malaysia

Pada November 2019 usulan tersebut telah disetujui oleh tim teknis Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), tahapan selanjutnya akan diproses oleh Menko Perekonomian. Namun dalam perkembangannya terhadap pengalihan kewenangan kepada Menko Bidang Kementrian dan Investasi dan menunggu persetujuan saja.

Yang terakhir adalah Fraksi Gerakan Karya Membangun, menjawab terkait dengan pencapaian pendapatan daerah baik PAD, pendapatan transferan maupun lain-lain pendapatan yang sah, yang realisasinya belum mencapai target kedepannya, Pemda Nunukan akan lebih mengoptimalkan potensi yang ada khususnya PAD dan lainnya. (Ar)

One thought on “LKPJ Bupati Nunukan, Ini Penjelasan Pemkab Atas Catatan Lima Fraksi DPRD

  1. Pingback: LKPJ Diterima Bulat Seluruh Fraksi, Bupati Laura Apresiasi DPRD Nunukan | Newsurban

Leave a Reply