Bawaslu Nunukan Awasi Ketat Titik Rawan Pelanggaran Verfak Dukungan Calon Perseorangan

Bawaslu Kabupaten Nunukan siap kawal pelaksanaan Pilkada Serentak di Nunukan.

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nunukan menitikberatkan pengawasan pada empat potensi pelanggaran dalam tahapan verifikasi faktual (verfak) dukungan calon perseorangan Pilkada 2020. Empat titik itu, dinilai rawan menimbulkan sengketa Pemilihan Kepala Daerah.

NUNUKAN, NEWSURBAN.ID – Kordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Nunukan Hariadi, mengatakan, tahapan verfak calon perseorangan berlangsung sejak 24 Juni. Tahapan akan berlangsung 14 hari.

Hariadi menegaskan, selama tahapan berlangsung, Bawaslu mengawasi ketat sejumlah potensi pelanggaran yang mungkin terjadi.

Tahapan verfak dukungan calon perseorangan Pilkada 2020, setidaknya ada empat potensi pelanggaran yang bisa terjadi.

Baca: Semprit ASN Tak Netral, Bawaslu Bilang Jangan Pura-pura Amnesia

Empat titik rawan pelanggaran tersebut berupa Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak melakukan verifikasi, pendukung membantah memberikan dukungan dan mengisi pernyataan tidak mendukung, pendukung yang berstatus sebagai penyelenggara pemilihan, serta pendukung yang berstatus TNI, Polri, ASN, dan Kepala Desa.

Hariadi menjelaskan, potensi pelanggaran pertama, apabila PPS tidak melakukan verifikasi sesuai ketentuan adalah pelanggaran. Pendukung membantah memberikan dukungan dan mengisi pernyataan tidak mendukung (Form BA 5 KWK Perseorangan), masalah hukum yang muncul adalah bakal calon atau tim diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen.

Kemudian, pendukung yang berstatus sebagai penyelenggara pemilihan, dapat diduga telah melakukan pelanggaran etika dalam bentuk tidak netral atau partisan.

Baca: Pilkada Kaltara: Danrem Maharajalila Tegaskan TNI Netral, Pengamat Minta Rakyat Cerdas Memilih Calon

Selanjutnya, pendukung yang berstatus TNI, Polri, ASN, dan kepala desa, masalah hukum yang muncul karena malanggar ketentuan lain yang mengatur soal netralitas TNI, Polri, ASN dan kepala desa.

Menurut Hariadi, tujuan pelaksanaan verfak adalah mengecek kebenaran data pendukung dengan metode sensus yakni dengan menemui langsung setiap pendukung.

Oleh karena itu, lanjut dia, ada tiga hal yang akan dipastikan selama verfak berlangsung. Yakni memastikan nama, alamat pendukung, dan kebenaran dukungan.

Pihak Bawaslu juga akan mencermati dan memastikan pendukung calon perseorangan bukan dari kalangan TNI, Polri atau ASN. Selain itu, pendukung yang terdaftar bukan dari unsur kepala desa, penyelenggara pemilu, dan memberikan dukungan tidak lebih dari satu pasangan calon.

Baca: Pilkada Kaltara 2020, KPU Nunukan Siapkan APD dan Rapid Test Tim Verifikasi Faktual

Mengingat tahapan verifikasi dilaksanakan di masa pandemi COVID-19, maka selain mengawasi pengecekan kebenaran data pendukung dengan mengikuti metode sensus door to door, para pengawas pemilu juga harus mengawasi penerapan protokol kesehatan COVID-19 terhadap petugas KPU, PPK, dan PPS.

“Sesuai ketentuan, tugas PPS harus mengikuti protokol Covid-19. Karena itu menjadi bagian dari regulasi, maka juga menjadi bagian yang harus diawasi,” terang Hariadi.

Pihaknya dalam melakukan pengawasan, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020, tentang Masa Verfak Calon Perseorangan. “Kami Bawaslu dalam hal ini sebagai lembaga yang mengawasi untuk memastikan kerja PPS di lapangan, apakah sudah sesuai dengan regulasi atau terdapat kesalahan,” ujar Hariadi.

Baca: DPRD Nunukan Minta Bawaslu Antisipasi Kampanye Hitam Pilkada 2020

Menurut Hariadi, tahapan pilkada kali ini, dibutuhkan koordinasi pengawasan yang masif antara divisi pengawasan dan sosialisasi, divisi penyelesaian sengketa, dan divisi penindakan untuk meminimalkan munculnya potensi sengketa.

“Maka hasil pengawasan penting untuk memastikan jajaran KPU bekerja sesuai aturan agar bisa meminimalkan sengketa. Jadi saya kira perlu ada koordinasi dalam pengawasan antara tiga divisi ini,” sambungnya.

Hariadi, menjelaskan, potensi pelanggaran lain apabila data atau identititas pendukung saat dilakukan verfak ternyata tidak bisa ditemui di kediamannya atau yang bersangkutan berada di luar daerah, petugas PPS berhak melaporkan ke tingkatan PPK kemudian diteruskan ke KPU Kabupaten untuk dilakukan penindakan secara administrasi.

Hariadi mengaku selama tahapan verfak, hingga kini masih berjalan lancar berkat kerja sama, sinergisitas KPU, Pemda Kabupaten Nunukan, Pihak TNI, Polri, dan pemanngku kepentingan. (ar)

One thought on “Bawaslu Nunukan Awasi Ketat Titik Rawan Pelanggaran Verfak Dukungan Calon Perseorangan

  1. Pingback: Dana Hibah Daerah Untuk Pilkada Nunukan Senilai Rp46,6 Miliar | Newsurban

Leave a Reply