PMK 50/2020 Pangkas Jalur Birokrasi Penyaluran BLT Desa

Ilustrasi warga desa mengais rezeki dengan menjalah ikan. (kemenkeu)

Keluarga miskin tidak mampu yang terdampak Covid-19 di desa, tak menunggu lama untuk mendapat bantuan sosial atau bansos.

JAKARTA, NEWSURBAN.ID – Direktur Dana Transfer Umum Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Adriyanto mengatakan, keluarga miskin  tidak mampu yang terdampak Covid-19 di desa tak boleh menunggu lebih lama untuk mendapat bantuan sosial (bansos).

Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan PMK 50/2020 yang mengubah ketentuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang mengatur relaksasi persyaratan, tahapan penyaluran, serta prioritas penggunaan Dana Desa.

Baca: Indonesia Naik Peringkat ke Upper Middle Income Country

Kebijakan keuangan negara pada masa pandemi mengakibatkan Dana Desa tahun 2020 mengalami penyesuaian menjadi Rp71,19 triliun dari sebelumnya Rp72 triliun.

“Dana Desa diprioritaskan untuk menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Covid-19, berupa kegiatan penanganan pandemi dan jaring pengaman sosial di desa,” kata Adriyanto, Jumat 3 Juli  di Jakarta.

Baca: Defisit Fiskal Melebar, Pemerintah Ubah Postur APBN

Menurut dia, jaring pengaman sosial di Desa berupa BLT Desa ditujukan kepada keluarga miskin atau tidak mampu sebagai keluarga penerima manfaat (KPM). “Dana Desa difokuskan untuk BLT Desa sampai jangka waktu 6 bulan dan kami tidak membatasi jumlah Dana Desa yang dapat digunakan untuk BLT,” tutur Adriyanto.

Langkah DJPK ini ialah bentuk tindak lanjut dari arahan Presiden sebelumnya. Selain untuk meringankan kebutuhan dasar masyarakat desa, BLT Desa juga bertujuan mempertahankan daya beli masyarakat desa akibat pandemi Covid-19.

Program BLT Desa merupakan program lintas Kementerian/Lembaga (K/L) yang melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca: Cegah COVID-19, Dirjen PPMD Sebut Pemdes Bisa Gunakan Dana Desa, Kabupaten Nunukan Sudah Jalankan

Sebelumnya, nominal bantuan yang diterima adalah Rp1,8 juta per keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi Rp2,7 juta yang disalurkan selama enam bulan. Kenaikan nominal ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan bagi pemerintah desa dalam menganggarkan BLT Desa dalam APBDes termasuk memperluas cakupan KPM.

Menurut Direktur Eksekutif CORE, Moh. Faisal, secara konsep, program ini sangat bagus sebab dana langsung disalurkan ke desa. “Selama ini beberapa bantuan sosial diberikan top-down dan dalam perjalanannya menuju penerima ada banyak distorsi. BLT Desa ini uangnya langsung diterima dan dikelola desa sehingga memotong banyak distorsi tadi,” ujarnya.

Baca: Darurat COVID-19, 232 Desa di Kabupaten Nunukan Gunakan ADD Untuk Pencegahan

Faisal menambahkan, salah satu urgensi BLT Desa di masa pandemi ini adalah meski pedesaan dari sisi jumlah positif COVID-19 mungkin tidak sebanyak perkotaan tetapi efek negatif ekonominya sangat terasa.

“Secara umum jika kita melihat jati diri pedesaan, dia adalah penyuplai. Jadi, ketika ada masalah dalam hal distribusi, ada resesi ekonomi, ada wabah, kemudian mereka harus dikarantina, semestinya mereka bisa self subsistent. Namun, pada kenyataannya banyak yang tidak begitu,” ungkap Faisal. (kmk/*)

Leave a Reply