Kejari Pangkep Warning Kades dan Lurah Soal Penggunaan Anggaran

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkep Andri Zulfikar menggelar sosialisasi penerangan dan penyuluhan hukum kejaksaan negeri dalam penggunaan anggaran dan kaitannya dengan tindak pidana korupsi, di Kantor Kecamatan Minasatene, Pangkep, Senin (06/07).

Pada saat menggelar sosialisasi penerangan dan penyuluhan hukum kejaksaan negeri dalam penggunaan anggaran dan kaitannya dengan tindak pidana korupsi, di Kantor Kecamatan Minasatene, Pangkep, Senin (06/07/2020).

PANGKEP, NEWSURBAN.ID — Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkep melalui Kepala Seksi Intelijen, Andri Zulfikar ingatkan Kepala Desa dan Kepala Kelurahan untuk berhati-hati dalam menggunakan anggaran. Penggunaan anggaran lebih memiliki asas manfaat.

Hal itu disampaikan saat menggelar sosialisasi penerangan dan penyuluhan hukum kejaksaan negeri dalam penggunaan anggaran dan kaitannya dengan tindak pidana korupsi, di Kantor Kecamatan Minasatene, Pangkep, Senin (06/07/2020).

“Belanja lampu listrik tenaga surya, jangan sampai di situ PLN lebih baik digunakan. Terus tetap melakukan belanja, ini yang keliru. Apalagi ini tenaga Surya tidak murah, bisa puluhan sampai ratusan juta,” terang Andri.

Baca juga: Pencopotan Lurah di Pangkep, Pengamat: Cacat Administratif

Ia mengatakan, jika memang belanja tersebut sifatnya dibutuhkan pihak kejaksaan tetap mempersilahkan. Sepanjang hal itu bersifat mendesak dan sesuai koridor dan aturan hukum yang berlaku.

“Kegiatan ini secara simplenya. Pada inti bahwa, bagimana teman-teman di desa dan lurah tidak terjerat kasus hukum karena kebijakan yang tidak ada dalam aturan,” kata Andri.

Sementara itu Camat Minasatene, Satria Sammana mengatakan sosialisasi ini di manfaatkan sebaik mungkin untuk menambah wawasan bagi aparat yang bertugas ditingkat desa dan kelurahan.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat, menjadi kesempatan bagi teman-teman desa dan kelurahan untuk bertanya dan menambah wawasan. Sehingga bisa lebih fokus pada pekerjaan yang berdasarkan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Baca juga: Gaduh, Rencana Mutasi Pendamping PKH di Pangkep

Satria sendiri berharap agar pemerintah kabupaten segera menerbitkan peraturan Bupati terkait penggunaan alokasi dana kelurahan. Agar penggunaan anggaran bisa sesuai dengan petunjuk dan aturan yang berlaku.

“Semoga Perbup ini segera terbit, karen semua teman lurah khawatir dalam bertindak karena belum ada payung hukum yang jelas,” harapnya.

Kegiatan penyuluhan yang digelar Kejaksaan Negeri Pangkep sendiri dihadiri langsung Camat MinasaTene, Satria Sammana, serta enam kepala kelurahan dan dua Kepala desa di wilayah kecamatan Minasatene. (*)

Leave a Reply