Gubernur Nurdin Abdullah Ingatkan Bahaya Koruptif

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah

“Korupsi masih menjadi akar banyak persoalan di negara kita. Walau negara kita kaya sumber daya alam, kesenjangan sosial masih terjadi, salah satu penyebabnya perilaku koruptif dari banyak pihak.” Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah.

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Nurdin Abdullah menekankan tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini, selain merugikan keuangan negara dan perekonomian juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional.

“Korupsi masih menjadi akar banyak persoalan di negara kita. Dengan sumber daya alam yang melimpah. Tetapi, masih juga diliputi kesenjangan sosial yang begitu jauh akibat perilaku koruptif dari banyak pihak,” kata Nurdin dalam rapat koordinasi virtual Pencegahan Korupsi Sektor Perbankan Wilayah Sulawesi Selatan-Barat, Kamis 9 Juli 2020. Rapat virtual juga diikuti Gubernur Sulawesi Barat, Bupati dan Wali Kota se Sulsel-Sulbar, Kepala OJK Regional VI Sulampua, serta stakeholder terkait.

Baca: Gubernur Nurdin Abdullah Akan Siapkan Mobil PCR di Pasar Daerah Zona Merah

Menurut Nurdin, mencegah periaku korupsi menjadi tanggungjawab semua pihak, termasuk di dunia perbankan.

“Tentu diperlukan strategi fundamental untuk menyelesaikan persoalan ini. Mulai dari nilai-nilai mendasar tentang bahaya kejahatan koruptif kepada masyarakat dan putra-putri penerus bangsa,” imbuhnya.

Penceghan koruptif jelas tambah Nurdin, termasuk memaksimalkan sistem tatakelola guna menghadirkan sebuah pemerintahan yang bersih dan melayani.

Baca: Gubernur NA Klaim Hampir Seluruh Daerah Non Kasus Covid-19, Kecuali Makassar dan Lutim

Bahkan, pada bangsa yang besar sekalipun, perilaku koruptif ini tidak akan memberikan nuansa yang baik dalam pemerintahan.

“Kami di Sulawesi Selatan, berupaya mewujudkan upaya tatakelola pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN, transparan serta partisipatif. Ini merupakan salah satu dari program nyata pembangunan di Sulsel di tahun 2018-2023,” beber Bupati Bantaeng dua periode itu.

Nurdin juga menjelaslan, untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN, transparan serta partisipatif, Pemprov Sulsel telah menggandeng Korsupgah KPK, Kejaksaan Tinggi.

Menurut Nurdin, Bank Sulselbar sebagai BUMD, juga telah menggandeng dua institusi ini untuk melakukan pendampingan operasional sebagai komitmen menjalankan good goverment.

Baca: Pemprov Sulsel Gratiskan Rapid Tes Mulai 7 Juli

Kolaborasi bersama Kejaksaan dan KPK, Bank Sulselbar harus mampu menunjukkan kepada penegak hukum bahwa dalam pengelolaan bank harus transparan.

Kolaborasi jelas Nurdin diharapkan mampu mencegah penyimpangan dan mendorong ekspansi dan pertumbuhan bisnis Bank Sulselbar. Sebab yang terbaik adalah melakukan pencegahan.

“Tentu rakor pencegahan korupsi ini menjadi ajang bersilaturahim, juga ajang saling mengingatkan, mudah-mudah apa yang kita lakukan bermanfaat bagi keberlanjutan pembangunan di Sulselbar,” harap Gunernur Nurdin.(*)