Komisi A DPRD Nilai Pj Rudy Tidak Fokus Atasi Masalah di Kota Makassar

Rapat Paripurna penjelasan Walikota Makassar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, Jumat (17/7) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Makassar.

Belum genap sebulan menjabat, sudah ada desakan meminta Rudy Djamaluddin mundur dari jabatannya sebagai Penjabat Walikota Makassar. Rudy dinilai tak fokus mengatasi berbagai permasalahan di kota Makassar, terutama tawuran.

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Anggota Komisi A DPRD kota Makassar Rahmat Taqwa mengatakan, Rudi lebih fokus di jabatanya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulsel. Sehingga lanjut Rahmat, tidak ada waktu menyelesaikan permasalahan perang kelompok di Makassar masih sering terjadi satu bulan ini.

“Di tengah wabah Covid-19, adik-adik kita perang, ini terjadi karena Pemerintah Kota tidak hadir di situ. Coba kalau Pemerintah Kota hadir menangani masalah ini, maka tidak ada lagi perang kelompok,” kata Rahmat dalam Rapat Paripurna penjelasan Walikota Makassar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, Jumat (17/7) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Makassar.

Baca: DPRD Makassar Minta RPH Ajukan Perubahan Status Perusda ke Perumda Perseroda

Rahmat menilai pemilihan Pj Wali kota Makassar seperti halnya main tunjuk-tunjuk. “Kita sebagai anggota dewan merasa semua masyarakat datang mengeluh ke DPRD, tapi saat ini tidak ada satupun perwakilan dari Pemerintah Kota Makassar datang ke DPRD untuk selesaikan permasalahan di masyarakat,” tuturnya.

Untuk diketahui Rudy dilantik sebagai Pj Wali Kota Makassar oleh Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menggantikan Yusran Jusuf pada Jumat 26 Juni 2020 lalu.

Baca: DPRD Makassar Harap Server PPDB Berfungsi Normal

Selain menjadi Penjabat Walikota Makassar, Rudy juga masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulsel.

Anggota komisi A lainnya, Azwar, meminta Rudy untuk lebih fokus bekerja di Pemkot Makassar. “Kami mengusulkan Pj Walikota bisa berbesar hati mundur dari jabatannya, karena sampai saat ini tidak bisa atasi masalah penanganan Covid-19,” kata Azwar.

Baca: DPRD Makassar Minta Pemkot Siapkan Masker Gratis Untuk Warga

Sementara itu, Penjabat Walikota Makassar Rudy Djamaluddin telah menerbitkan Peraturan Walikota No.36 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Makassar. Penerapan Perwali melibatkan 7.950 personil gabungan dari Pemkot Makassar, TNI, Polri, Tokoh Masyarakat, Ormas, dan RT/RW.

Perwali Makassar No.36 tahun 2020 adalah upaya Pj Walikota Rudy Djamaluddin mengatasi masalah penularan Covid-19 di Kota Makassar. Dengan melibatkan berbagai stakholder dan elemen masyarakat, Pj Rudy menjalankan komitmennya untuk bersama-sama mengatasi masalah di Kota Makassar. (*)

One thought on “Komisi A DPRD Nilai Pj Rudy Tidak Fokus Atasi Masalah di Kota Makassar

  1. Pingback: DPRD Mediasi PKL Losari dengan Pemkot Makassar | Newsurban

Leave a Reply