MUI Sulteng Ajak Milenial Jaga Nasionalisme di Tengah Ancaman Resesi

Seminar nasional virtual MUI Sulteng bertajuk Resesi Demokrasi Global dan Peran Ulama Milenial dalam Menjaga Nasionalisme Bangsa.

Lunturnya rasa nasionalisme generasi milenial bangsa Indonesia dinilai salah satu masalah yang dapat memicu degradasi ekonomi dan demokrasi.

PALU, NEWSURBAN.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar seminar nasional secara virtual bertajuk “Resesi Demokrasi Global dan Peran Ulama Milenial dalam Menjaga Nasionalisme Bangsa” baru-baru ini.

Seminar tersebut menghadirkan sejumlah tokoh seperti mantan Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang, Danrem 132 Tadulako, Brigjend Farid Makruf, pengurus MUI Pusat, Sudarnoto Abdul Hakim, dan Guru Besar UIN Sumatera Utara, Faisar Ananda.

Baca: Walikota Hidayat: Kota Palu Butuh Kawasan Baru Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Ketua Panitia, Moh. Ali Hafiz mengatakan kegiatan ini dilatarbelakangi oleh potret resesi atau menurunnya demokrasi global akibat politik identitas dan ras yang terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia.

Bahkan, katanya akibat Covid-19 yang sedang mewabah telah meluluhlantahkan semua sendi-sendi kehidupan terutama ekonomi. “Negara tetangga kita Singapura telah mengalami resesi ekonomi,” katanya.

Baca: Panahan Walikota Cup 1 Diramaikan Milenial Palu, Hidayat: Melatih Fokus Menatap Masa Depan

Selain itu, lanjut Ali lunturnya rasa nasionalisme generasi milenial bangsa Indonesia juga jadi persoalan yang melatarbelakangi, sehingga rasa cuek ini membuat negara akan hancur, padahal para ulama telah berjuang dan mengukuhkan komitmennya sejak dulu untuk merdeka dari penjajahan.

“Oleh karena itu, melalui seminar ini kita ingin menggunggah kesadaran ulama muda atau milenial juga masyarakat beragama untuk pentingnya cinta negara Indonesia.

Baca: Chef Milenial Fildzah Djafar Kembangkan Bisnis Restoran di Kota Palu

Sebab banyak rongrongan yang ingin menghancurkan dan mengubah ideologi negara kita baik dari dalam seperti RUU HIP ataupun dari luar dan persaingan bisnis serta ideologi antar negara,” jelasnya.

Selanjutnya, kata Ali merekomendasikan kepada pemerintah untuk meluruskan demokrasi di Indonesia dengan beberapa persyaratan yakni keahlian, kepercayaan, good sense, karakter baik dan bermoral, serta good will dan good manner.

“Dan tidak memanfaatkan jasa buzzer, influencer, endorser, dan sejenisnya yang selalu mengadu domba antar anak bangsa,” tandasnya. (yusuf)

Leave a Reply