15 Bank Bakal Salurkan Kredit Modal Kerja Korporasi Penjaminan Pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sedikitnya 15 bank tertarik memanfaatkan skema pembiayaan Penjaminan Pemerintah kepada Korporasi Padat Karya. Program penjaminan ini direncanakan hingga akhir 2021.

JAKARTA, NEWSURBAN.ID – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah meluncurkan program program penjaminan pemerintah kepada korporasi padat karya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Airlangga menjelaskan, melalui program ini, pemerintah memberikan penjaminan kepada Korporasi Padat Karya melalui penyediaan fasilitas penjaminan sehingga perbankan dapat menambah eksposur kredit modal kerja kepada pelaku usaha.

‚ÄúPerbankan telah menandatangani perjanjian penjaminan terutama untuk sektor padat karya yang merupakan sektor yang banyak memperkerjakan pekerja.,” ujar Airlangga Hartarto dalam siaran langsung, Rabu, 29 Juli 2020.

Baca: Sejumlah Lembaga Riset Proyeksi Ekonomi RI Paling Cepat Pulih

Mengacu data Kementerian Keuangan, ada 15 perbankan yang akan memanfaatkan fasilitas Penjaminan Pemerintah ini, antara lain PT Bank Central Asia, Tbk; PT Bank Danamon Indonesia, Tbk; PT Bank DBS Indonesia; PT Bank HSBC Indonesia; PT Bank ICBC Indonesia; PT Bank Maybank Indonesia; serta PT Bank Resona Perdania, Tbk.

Selanjutnya, Standard Chartered Bank; PT Bank UOB Indonesia; PT Bank Mandiri (Persero), Tbk; PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk; PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk; PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk; Bank DKI; dan Bank MUFG, Ltd.

Berdasarkan PP 43/2019 dan/atau padat karya sesuai PMK 16/2020, fasilitas penjaminan kredit modal kerja korporasi ditujukan kepada pelaku usaha korporasi yang memiliki usaha berorientasi ekspor dan/atau padat karya yang memiliki minimal 300 karyawan.

Baca: Menkeu Koreksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Jadi Minus 5,08 Persen

Dalam PP tersebut, pelaku usaha korporasi yang dijamin tidak termasuk kategori BUMN dan UMKM, dan tidak termasuk dalam daftar kasus hukum dan/atau tuntutan kepailitan serta memiliki performing loan lancar sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Tambahan kredit modal kerja yang dijamin bernilai antara Rp10 miliar sampai dengan Rp1 triliun.

Melalui skema penjaminan kredit modal kerja korporasi ini, porsi penjaminan sebesar 60 persen dari kredit, namun untuk sektor-sektor prioritas porsi yang dijamin sampai dengan 80 persen dari kredit.

Baca: Gubernur Nurdin Abdullah Optimistis Ekonomi Sulsel Bisa Cepat Pulih

Adapun sektor prioritas yang mendapat penjaminan antara lain pariwisata, otomotif, TPT dan alas kaki, elektronik, kayu olahan, furnitur, dan produk kertas; serta sektor usaha lainnya yang memenuhi kriteria terdampak Covid-19 sangat berat, padat karya dan/atau memiliki dampak multiplier tinggi serta mendukung pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Dalam skema ini, pemerintah menanggung pembayaran imbal jasa penjaminan sebesar 100 persen atas kredit modal kerja sampai dengan Rp300 miliar dan 50 persen untuk pinjaman dengan plafon Rp300 miliar sampai Rp1 triliun.

Skema penjaminan direncanakan berlangsung hingga akhir 2021 dan diharapkan dapat menjamin total kredit modal kerja yang disalurkan perbankan hingga Rp100 triliun. (*)

Leave a Reply