Jelang Pilkada, Disdukcapil Diminta Bertindak Cepat Siapkan Identitas Warga

Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah

Jelang Pilkada Serentak 9 Desember 2020, Dinas Catatan Sipil (Disdukcapil) diharapkan segera mengambil langkah-langkah cepat untuk menyediakan identitas masyarakat yang terdampak musibah seperti banjir di Bantaeng, Luwu Utara, dan daerah-daerah lainnya.

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Gubernur Sulawesi Selatan Prof HM Nurdin Abdullah mengatakan, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel sudah meninjau langsung keadaan masyarakat yang terdampak musibah banjir, termasuk di Kabupaten Bantaeng dan Luwu Utara.

“KPU Provinsi sudah turun melihat kondisi, tapi memang masalah yang dihadapi adalah banyaknya warga yang terdampak itu kehilangan KTP, tidak punya KK. Makanya saya bilang cepat Catatan Sipil mengambil langkah-langkah cepat bagaimana mereka segera memiliki identitas,” ungkapnya, di Gubernuran, Senin, 3 Agustus 2020.

Baca: Gubernur Dukung Pengembangan Geopark Maros Pangkep Jadi Wisata Dunia

Untuk Disdukcapil di daerah harus segera mengambil langkah-langkah tersebut, tentunya berkoordinasi dengan pemerintah di tingkat RT, RW, Desa, dan Dusun.

“Catatan Sipil disana (Kabupaten) harus mengambil langkah cepat, minimal pastikan orang ini beralamat disitu kan, tentu RT, RW nya, Desa nya, Dusun nya yang memberi jaminan itu,” harapnya.

Baca: Gubernur NA dan Pj Rudy Ajak Anak Pulau Bermain Kumpul Sampah Plastik

Ia menjelaskan, pendataan masyarakat yang terdampak musibah banjir tersebut dianggapnya cukup mudah. Sebab sampai saat ini, masyarakat di Masamba Kabupaten Luwu Utara masih berada di pengungsian atau rumah hunian sementara.

“Sekarang di pengungsian lebih gampang, karena mereka semua ada di pengungsian. Apalagi sebentar lagi Huntara (Hunian Sementara) sudah bisa dihuni. Ini juga butuh surat keterangan domisili,” jelasnya.

Baca: Gubernur NA Target Tiga Tahun Tak Ada Lagi Bayi Kurang Gizi di Sulsel

Untuk itu, lanjutnya, Ketua KPU Sulsel datang melaporkan bagaimana perkembangan tahapan Pilkada kepada Gubernur Sulsel.

“KPU secara rutin melaporkan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan termasuk anggaran yang kurang. Jadi saya sampaikan, penyelenggaraan Pilkada itu kita tidak boleh kekurangan anggaran, nanti apapun upayanya harus dipenuhi,” pungkasnya.

Baca: Gubernur NA Fasilitasi Air Bersih Warga Pulau Langkai dan Lanjukang

Pengurangan anggaran memang sebelumnya sempat dibahas melalui refocusing anggaran, namun saat ini sudah dikembalikan.

“Kemarin ada refocusing. Sebenarnya tidak ada kekurangan, tapi saya sampaikan refocusing itu kita akan kembalikan lagi,” tutupnya. (*)

Leave a Reply