NGO Gagas Forum Inklusi Sosial dan Gender Untuk Pembangunan Sulteng Berkelanjutan

Diskusi Inklusi Sosial dan Gender yang digagas organisasi non pemerintah atau NGO (Non Government Organization) PKBI dan JMK di Hotel Santika Palu, Senin 3 Agustus 2020. (yusuf)

Organisasi non pemerintah di Sulawesi Tengah, PKBI dan JMK menggagas Forum Inklusi Sosial dan Gender. Dua isu itu dipandang punya peranan penting dalam pembangunan di Sulawesi Tengah dan menjadi upaya menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal.

PALU, NEWSURBAN.ID – Penggagas Forum PKBI dan JMK memandang, dua isu tersebut sangat penting terus didiskusikan untuk menghasilkan konsep berkelanjutan.

“Konsep melalui sebuah wadah atau forum yang bertujuan memberikan kemerataan keadilan dan kesejahteraan bagi warga negara, khususnya kelompok rentan dan marjinal menjadi hal yang wajib,” Yospina Labi, Perwakilan PKBI dan JMK Sulteng bersama Senior Officer Gedsi Nining Rahayu dalam Forum Inklusi Sosial dan Gender di ruang pertemuan Hotel Santika Palu, Senin 3 Agustus 2020.

Baca: Walikota Hidayat Serahkan Sapi Kurban ke Pengurus Masjid Sabilul

Menurutnya, hingga kini pemahaman dan kesepahaman antar pihak terkait prinsip gender dan inklusi sosial belum bertemu sebagai fondasi pembangunan.

Dia menjelaskan, dengan menggandeng semua NGO yang ada, maka Pemerintah Provinsi Sulteng bersama-sama dengan Pemkot dan Pemkab, harus bisa mengakomodir dan memberi akses pemenuhan hak dasar kalangan inklusi.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulteng H Ridwan Mumu, mengatakan, pada dasarnya semua kalangan inklusi di Sulteng wajib untuk selalu diakomodir dan diberi perlindungan dan memiliki persamaan hak dan pelayanan yang sama.

Baca: Walikota Hidayat Akui Toleransi Jadi Energi Utama Kota Palu Cepat Bangkit Pascabencana

Dia mengharapkan, nantinya di setiap OPD ada akses bagi rentan iklusi untuk bertemu pihak terkait, seperti Kadis.

“Artinya ada jalan yang tidak menyulitkan atau mempermudah dan yang terpenting dan selalu berulang kali disampaikan adalah validitas data kalangan inklusi itu yang sangat dibutuhkan dalam kaitannya untuk pemenuhan hak-hak dasarnya,” jelasnya.

Hadir dalam pertemuan itu, Kadis Sosial Provinsi Sulteng H Ridwan Mumu sekaligus mewakili Gubernur Sulteng, Kabid Perencanaan Bappeda Kota Palu Ahmad Rijal Arma, Perwakilan dari Dukcapil Provinsi Sulteng, Dikjar Provinsi Sulteng, Bappeda Provinsi Sulteng. Hadir pula perwakilan dari kalangan inklusi dari kota dan kabupaten se Sulteng. (yusuf)

Leave a Reply