Pemkot Palu Lanjutkan Kebijakan Buka Tutup di Pintu Perbatasan

Walikota Palu Hidayat (rompi merah) didampingi sekretaris Daerah Kota Palu H Asri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama beberapa pimpinan OPD dan Camat se-kota Palu di kediaman Walikota Palu, kelurahan Tavanjuka pada Selasa, 4 Agustus 2020. (ist-humas)

Meski kasus Covid-19 di Kota Palu sudah terkendali, Pemerintah Kota Palu belum mau melonggarkan penjagaan di pintu perbatasan. Kebijakan buka tutup itu dilanjutkan untuk waktu yang tidak ditentukan.

PALU, NEWSURBAN.ID – Walikota Palu Hidayat didampingi Sekda Kota Palu H Asri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama beberapa pimpinan OPD dan Camat se-kota Palu di kediaman Walikota Palu, kelurahan Tavanjuka pada Selasa, 4 Agustus 2020, mengatakan, Pemerintah Kota Palu bersepakat akan tetap memberlakukan buka tutup kembali di pintu masuk wilayah kota Palu sampai dengan waktu yang belum ditentukan.

Hal ini dilakukan karena berbagai pertimbangan berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang sudah diungkapkan oleh OPD yang bertugas, salah satunya adalah didapatinya delapan orang dari Makassar terkonfirmasi positif Covid-19 secara kumulatif sejak pos lapangan diberlakukan April 2020 lalu.

Baca: Walikota Hidayat Ajak Pegawai Pemkot Palu Buka Tabungan di Bank Sulteng

“Angka terkonfirmasi positif Covid-19 di Manado, Gorontalo, dan Makassar masih sangat tinggi. Kita di Kota Palu sangat khawatir dengan beberapa daerah tersebut. Apalagi Palu merupakan sentra keluar masuk orang,” ungkap Hidayat usai Rakor membahas tentang kelanjutan pos lapangan pemeriksaan kesehatan di pintu masuk wilayah Kota Palu menindaklanjuti surat Gubernur Sulawesi Tengah tertanggal 28 Juli 2020 terkait Pengaturan Arus Barang dan Penumpang dalam Masa New Normal (Covid-19).

Menurut Walikota konsep penanganan Covid-19 di kota Palu mengadopsi cara-cara Wuhan, yang mana ada tiga kasus yang betul-betul di awasi yaitu Pelaku Perjalanan, Orang Tanpa Gejala (OTG) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP).

Pelaku Perjalanan, katanya harus melalui pemeriksaan kesehatan di pintu masuk kota Palu, kemudian kasus OTG dan ODP tidak boleh melakukan isolasi mandiri, namun harus dirawat di pondok perawatan yang telah disiapkan di Asrama Haji dan Rusunawa Pantoloan.

“Nah tiga kasus ini betul-betul kita redam, sehingga masyarakat kota Palu sudah bisa merasakan hasil dari kerja Pemerintah kota Palu bahwa angka Covid-19 betul-betul kita bisa tekan,” lanjutnya.

Baca: Walikota Hidayat Komitmen Bangun Tawaeli Jadi Kawasan Agrowisata

Oleh karena itu, Wali kota telah memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan kota Palu untuk membuat surat kepada Gubernur Sulawesi Tengah agar kiranya kota Palu tetap diberikan ruang untuk melakukan kebijakan-kebijakan dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat.

“Saya mohon Gubernur agar kami Pemerintah kota Palu diberikan kelonggaran dalam mengambil kebijakan-kebijakan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kota Palu,” harapnya.

Wali kota Hidayat juga mengatakan bahwa dirinya sudah menandatangani surat permohonan kepada Gubernur agar pihaknya dibantu terkait pendanaan selama dua bulan khusus untuk pos pemeriksaan di pintu masuk wilayah kota Palu.

“Saya kira kita sudah empat bulan lebih melakukan penjagaan di pintu masuk kota Paku menggunakan kemampuan dana kita sendiri. Olehnya kami memohon kepada Gubernur kiranya bisa dibantu pendanaan selama dua bulan khusus untuk pos lapangan. Sementara untuk Tim Surveillance maupun pondok perawatan, InsyaAllah kami masih mampu,” pungkasnya.

Baca: Jaga Harga Sembako, Pemkot Palu Buka Pasar Murah

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Tengah mengeluarkan instruksi untuk mengkaji penerapan buka tutup di pintu perbatasan. Inti dari instruksi Gubernur Sulteng adalah meniadakan kebijakan buka tutup.

“Pelaksanaan buka tutup pintu masuk kabupaten kota berdasarkan surat gubernur, pada intinya tidak perlu lagi buka tutup artinya bebaskan orang keluar masuk,” ujar Walikota Hidayat. (hms/yusuf)

Leave a Reply