Revitalisasi Proyek CPI, Pemprov Sulsel Libatkan Sejumlah Institusi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara serius memulai tahap revitalisasi Center Point of Indonesia (CPI) yang terletak di jantung ibu kota Sulawesi Selatan ini.

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat yang hadir dalam rapat koordinasi di Kejati Sulsel menyebutkan,Pemprov mulai menelisik aset lahan di kawasan CPI yang direncanakan menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan pusat bisnis ini.

Abdul Hayat menyebutkan, penataan aset di kawasan CPI yang melibatkan Kejati dan KPK, serta BPN dan BPKP Sulsel mulai dilakukan menuju percepatan pembangunan kawasan ini.

Baca: Proyek Pedestrian Jalan Metro Tanjung Bunga Diharap Jadi Daya Tarik Investasi

“Ini dalam hal percepatan pembangunan infrastruktur pembangunan destinasi wisata dan perkembangan investasi di Sulsel,” kata Abdul Hayat dalam rapat yang digelar di Gedung Kejati Sulsel, Rabu, 5 Agustus 2020. Rakor dihadiri Badan Pertanahan Nasional dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel serta Pemerintah Kota Makassar.

Dalam pertemuan ini, Kepala BPN Sulsel, Bambang Priono menyebutkan, total lahan yang berhak dikelola oleh Pemprov Sulsel di kawasan CPI adalah 50,47 hektare. Bagian ini merupakan kompensasi dari 150 total lahan rekalamasi yang dikelola PT Yasmin Wisata Mandiri.

Baca: Gubernur NA Temui CT Bahas Pelebaran Jl Metro Tanjung Bunga

Bambang menyebutkan, hingga saat ini PT Yasmin telah menyerahkan sebanyak 38 hektare lahan kepada Pemprov Sulsel. Namun baru 32 hektare yang bisa diproses untuk disertifikatkan. Sementara sisa lahan yang diperuntukkan untuk Pemprov Sulsel sejumlah 12,11 hektare akan dilakukan di sebelah barat Pulau Lae-Lae.

“Yang bisa realisasi hak pengelolaannya adalah 32 hektare, sementara kewajiban PT Yasmin kepada Pemprov senilai 12,11 hektare, diputuskan dan disetujui kewajiban PT Yasmin akan dilakukan di sebelah barat Pulau Lae-Lae,” jelas Bambang.

Baca: Pemkot Makassar Siapkan Rp127 Miliar Untuk Menata Landmark Metro Tanjung Bunga

Nantinya, lanjut Bambang, lahan sebesar 12,11 hektare lahan reklamasi milik Pemprov di Pulau Lae-Lae akan dirancang sebagai pusat wisata bahari di tengah kota Makassar.

Sementara, General Manager Ciputra, Hendra Wahyudi menjelaskan, penunjukkan Pulau Lae-Lae untuk diserahkan kepada Pemprov telah merujuk pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) yang secara umum menyebutkan rencana wilayah ini sebagai zona wisata.

Baca: Gubernur Sulsel Alokasikan Anggaran Besar Untuk Warga Pulau pada 2021

Ia menambahkan Pulau Lae-Lae juga tidak masuk dalam kawasan konservasi dan telah keluar dari Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp). “Sehingga disepakati Pulau Lae-Lae menjadi lokasi reklamasi untuk digunakan oleh Pemprov Sulsel,” kata Hendra.

Saat ini, Pemrov Sulsel telah membentuk tim percepatan untuk menyelesaikan revitalisasi asset dan pengembangan kawasan CPI. Tim ini melibatkan Kejati, BPKP, BPN, Pelindo, Pemkot Makassar, OPD terkait serta perguruan tinggi.

Dalam perencanaannya, Pemprov Sulsel di kawasan ini akan dibangun twin tower yang menjadi ikon yang akan menjadi pusat kegiatan pemerintahan, pusat bisnis dan jasa. Rencananya juga akan dilakukan penataan jalan kawasan Metro Tanjung Bunga sejauh 5 kilometer. (*)

One thought on “Revitalisasi Proyek CPI, Pemprov Sulsel Libatkan Sejumlah Institusi

  1. Pingback: GMTD Serahkan Lahan 3,5 Hektare ke Pemkot Makassar | Newsurban

Leave a Reply