Demo Forum Masyarakat Korban Banjir Luwu Utara di DPRD Berakhir Ricuh

Pengunjukrasa berakhir ricuh stelah melakukan dialog bersama anggota DPRD Luwu Utara, Senin (10/8/2020)

Forum Masyarakat Korban Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Utara, melakukan demo di kantor DPRD Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Senin (10/08/2020), menuntut Bupati Luwu Utara, untuk percepatan normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Masamba, Radda dan Sabbang. 

LUWU UTARA, NEWSURBAN.ID — Sejumlah unjuk rasa tergabung dalam Forum Masyarakat Korban Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Utara, melakukan demo di kantor DPRD Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Senin (10/08/2020), berakhir ricuh.

Sebelumnya, para pengunjukrasa hanya melakukan dialog sejumlah anggota DPRD Luwu Utara untuk percepatan normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) pasca banjir.

Baca juga: Gubernur Nurdin Abdullah dan Menteri PUPR Tangani Banjir Bandang Luwu Utara, Korban Jiwa 24 dan 69 Orang Hilang

Namun, tak mendapatkan hasil apapun setelah dialog dengan DPRD sehingga terjadi kericuhan. Tak berlangsung lama setelah aparat keamanan dari Polres Luwu Utara turun melakukan pengamanan.

Menurut korlap aksi, Zulkifli Hatta mengatakan, mereka menuntut Bupati Luwu Utara untuk segera percepatan normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Masamba, Radda dan Sabbang, selain itu mereka menuntut memperjelas status kondisi rumah hunian tetap (Huntap) dan biaya sewa rumah sebagai pengganti Hunian Sementara (Huntara).

Baca juga; Walikota Palu Hidayat Bawa Enam Truk Bantuan ke Luwu Utara

“Kami menuntut pemerintah segera menormalisasi tiga sungai, kemudian kami meminta kejelasan soal distribusi bantuan yang sampai hari ini masih tertahan di gudang logistik BPBD Luwu Utara,” kata Zulkifli, saat dikonfirmasi, di depan kantor Bupati Luwu Utara, Senin (10/08/2020).

Wakil Ketua DPRD Luwu Utara, Karemuddin, mengatakan pihaknya mengapresiasi tuntutan yang disampaikan forum tersebut, hanya saja, untuk menghadirkan Bupati Luwu Utara seperti yang diminta pengunjukrasa dianggap belum waktunya.

Baca juga: Pemerintah Bersama TNI-Polri Pacu 400 Huntara Korban Banjir di Luwu Utara

”Demonstran meminta untuk dihadirkan instansi terkait yang menangani secara tekhnis, ok kita hadirkan, terus dia memaksakan untuk menghadirkan bupati, soal progres dan teknisnya cukup hanya dinas terkait yang hadir, tidak mesti bupati. Kalau sudah mentok tidak ada keputusan tertinggi yang diambil baru kita bantu menghadirkan bupati,” ucap Karemuddin.

Leave a Reply