Bupati Gowa Tegaskan Akan Tingkatkan Disiplin Pegawai

Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan.

Menko Polhukam Mahfud MD meminta pelaksanaan Inpres No 6 Tahun 2020 itu dilakukan koordinasi yang baik dengan jajaran pemerintah khususnya antara sesama Forkopimda.

GOWA, NEWSURBAN.ID – Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Gowa mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) yang dilaksanakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI.

Rakorsus yang dilaksanakan secara virtual di Peace Room A’Kio, Kantor Bupati Gowa, Kamis (13/8). Itu membahas tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia.

Baca: Wabup Gowa Minta Punggawa Baine Sosialisasi Bantuan Modal Kemenkop UKM

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta agar pelaksanaan Inpres No 6 Tahun 2020 itu dilakukan koordinasi yang baik dengan jajaran pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota khususnya antara sesama Forkopimda.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian menjelaskan, dalam Inpres tersebut ada beberapa penekanan khusus kepada gubernur, bupati dan wali kota diminta untuk melakukan sosialisasi secara massif dan membuat peraturan daerah.

“Inpres ini terbit tanggal 4 Agustus lalu. Karena daya kesadaran masyarakat yang masih minim untuk meningkatkan kesadaran masyarakat kepatuhan dan menerapkan protokol Kesehatan maka keluarlah Inpres ini,” katanya.

Baca: Talkshow, Bupati Adnan: Masa Depan Bangsa Ditentukan Oleh SDM

Tito menyebutkan, seluruh provinsi di Indonesia pada dasarnya sudah mengeluarkan legalitas untuk penegakan disiplin protokol kesehatan di daerahnya masing-masing. Hanya saja dari 34 provinsi masih ada 6 provinsi yang tidak sesuai karena masih berbentuk Surat Edaran (SE).

Sementara untuk tingkat kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota ada 95 Kabupaten/kota yang sudah membuat peraturan dan sudah sesuai dan ada 11 yang masih berbentuk SE sedangkan 398 kabupaten/kota lainnya belum menyusun Peraturan Daerah (Perda).

Ia meminta daerah yang belum menyusun agar segera dilakukan dan menyesuaikan dengan Inpres No. 6 tahun 2020 tersebut.

“Sedangkan yang sudah menyusun dan belum sesuai agar melakukan penyesuaian dengan Inpres yang dikeluarkan pemerintah pusat,” jelasnya.

Baca: Pemkab Gowa Mendata UMKM Untuk Bantuan Modal Pemerintah

Menanggapi hal tersebut, Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan akan segera menindaklanjuti apa yang menjadi pembahasan dalam Rakorsus ini.

Adnan mengatakan dalam waktu dekat ini akan melakukan apel bersama untuk Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

“Ini akan kita tindaklanjuti ditingkat kabupaten dengan melakukan apel untuk melaksanakan disiplin kepada para pegawai,” ujar Bupati Adnan yang ditemui usai pelaksanaan Rakorsus.

Baca: Pemkab Gowa Serahkan Rumah Dinas Asrama Kodim 1409 di Pallangga

meski demikian, beberapa waktu yang lalu dirinya mengatakan, selama ini sejumlah kebijakan Pemerintah Kabupaten Gowa dalam upaya penanganan Covid-19 sudah sejalan dengan yang tertuang dalam Inpres tersebut. Sosialisasi penggunaan masker yang diikuti dengan pembagian masker kepada masyarakat.

Kemudian pembuatan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 25 tahun 2020 tentang wajib masker yang saat ini digodok menjadi Peraturan Daerah (Perda) dan sementara dilakukan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa.

“Sebelum instruksi presiden ini turun, kita sudah lakukan dan sudah kita pikirkan ini di Kabupaten Gowa. Oleh karena itu, sisa implementasinya agar sesuai dari harapan bapak Presiden dan harapan dari Bapak Menteri Dalam Negeri,” ujarnya. (ad/*)

Leave a Reply