KPU Nunukan Temukan Ribuan TKI Domisili Malaysia Berstatus Pemilih Aktif

 

Ribuan data pemilih berstatus TKI terdata sebagai pemilih aktif Pilkada serentak.

NUNUKAN, NEWSURBAN.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nunukan, Kalimantan Utara menemukan data ribuan tenaga kerja Indonesia (TKI) berada di Malaysia namun tercatat pemilih aktif pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020.

Penemuan data ribuan TKI ini setelah dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Petugas Pemutkahiran Data Pemilih (PPDP) yang berlangsung 29 Juli 2020 hingga 13 Agustus 2020, di 553 tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Nunukan.

Komisioner Divisi Data Pemilih Pemilu KPU Nunukan Mardi Gunawan membenarkan, adanya pemilih yang tercatat sebagai TKI dengan identitas kependudukan berkode 7 yang ditemukan tercatat dalam daftar penduduk potensi pemilih pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri Cq Disdukcapil Nunukan.

Baca: PKK Nunukan Lakukan Pembinaan Pengurus di Delapan Kecamatan

Dia menyebutkan, jumlah data pemilih yang tercatat sebagai TKI ini sebanyak 7.256 pemilih yang beralamat di Jalan Tien Suharto Kelurahan Nunukan Timur tepatnya di Kantor Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Nunukan.

Menurut dia, sesuai data pemilih yang berstatus TKI ini menjadi pemilih pada 17 TPS yang letaknya berada di dalam area Kantor BP2MI Nunukan. Namun pada saat pemutakhiran data pemilih tidak ditemukan satu orangpun sesuai alamat dalam dokumen kependudukannya pada DP4 tersebut.

Karena itu, KPU Nunukan berkebijakan untuk mengurangi jumlah TPS pada pilkada ini sebanyak 17 TPS dari 553 TPS yang dilaporkan kepada KPU RI.

KPU Nunukan pun telah berkoordinasi dengan desk pilkada Nunukan, Disdukcapil Nunukan dan Bawaslu Nunukan serta Disnakertrans Nunukan.

“Dari 7.256 pemilih yang tercatat dalam DP4 semuanya berada di Malaysia sebagai TKI,” ujar Mardi.

Baca: Bupati Nunukan Persembahkan Autobiografi “Tentang Laura” di Ultahnya ke 35

Mardi bilang, munculnya TKI dalam data pemilih pilkada 2020 ini karena server kependudukan ganda. Selain di Disdukcapil Nunukan sendiri ada juga server di BP2MI Nunukan yang menerbitkan KTP khusus bagi TKI untuk mendapatkan paspor.

Sementara dokumen paspor sendiri tidak bisa digunakan untuk menggunakan hak pilihnya pada pilkada 2020 ini. Mardi juga menjelaskan, penentuan 17 TPS dalam area Kantor BP2MI Nunukan oleh KPU Nunukan karena ribuan TKI ini tercatat dalam DP4.

“Jadi, setelah dikurangi 17 TPS yang sebelumnya diplot bagi 7.256 TKI ini sehingga jumlah TPS pada pilkada serentak 2020 tersisa 536 TPS. “Dokumen kependudukan TKI ini masuk data kependudukan dengan NIK dan NKK Kabupaten Nunukan dengan alamat Kantor BP2MI Nunukan,” tambah Mardi.

Baca: DPRD Nunukan Bersama Tiga OPD Evaluasi Penyerapan Anggaran

Setelah paspornya terbit maka surat keterangan (suket) milik TKI ini ditarik diganti dengan surat keterangan pindah warga negara Indonesia (SKPWNI) sebagai salah satu syarat bekerja di Malaysia.

Akibatnya, penemuan ribuan data pemilih berstatus TKI yang terdata dalam pemilih pilkada serentak 2020 ini, KPU Nunukan secara tegas menjadikan putusan sebagai data yang tidak memenuhi syarat (TMS) atau tidak berhak didata sebagai pemilih.

Sementara itu, Komisioner KPU, Divisi data, Mardi juga membenarkan adanya data pemilih lainnya yang di-TMS-kan karena ditemukan orangnya sesuai dengan alamat dalam DP4 dari Kemendagri. Hanya saja, belum bisa dipastikan jumlahnya karena belum diplenokan pada tingkat penyelenggara pemilu di kelurahan/desa.

“Data di PPDP ini sekarang masih dilakukan penginputan pada teman-teman PPS di kelurahan/desa,” beber dia.

Dia pun memperkirakan jumlah pemilih TMS sebanding dengan pemilih pemula. Di mana selama setahun pascapilpres dan pileg terjadi pergeseran penduduk keluar maupun masuk Kabupaten Nunukan. (ar)

Leave a Reply