Bawaslu Nunukan Temukan Data Bermasalah di Delapan Kecamatan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nunukan menemukan data bermasalah di delapan kecamatan pada saat lakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit).

NUNUKAN, NEWSURBAN.ID – Anggota Bawaslu Nunukan Bidang Pengawasan, Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Hariadi mengatakan ada delapan kecamatan rupanya belum dilakukan Coklit oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nunukan, hingga batas akhir tahapan coklit pada 13 Agustus lalu.

“Benar ada delapan kecamatan di nunukan yang belum dilakukan coklit oleh petugas PPDP hingga tanggal 13 Agustus. Harusnya itu akhir pemutakhirannya,” ujar Hariadi Senin (17/8/2020).

Adapun delepan kecamatan termaksud yakni, di Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik Barat, Sebatik Timur, Sebatik Utara, dan Seimanggaris, Tulin Onsoi serta Kecamatan Sebuku.

Temuan data bermasalah tersebut pada saat Bawaslu yang menjalankan tugas interaksi untuk melakukan pengawasan terhadap audit hasil kerja-kerja petugas pemutakhiran data pemilih, yaitu Pencocokan dan Penelitian, pada tanggal 15 Juli hingga 15 Agustus 2020.

“Sesuai kerja-kerja yang kami lakukan, kami Bawaslu menemukan pemilih yang tidak dilaksanakan pendataan atau Coklit itu ada 8 kecamatan, dari 21 kecamatan di nunukan, sehingga kami secara serentak melaporkan ke Bawaslu RI untuk mengirimkan hasil-hasil audit kami di lapanganan dengan mengumpulkan bukti-bukti, baik itu data maupun fisik seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu keluarga (KK) serta lainnya,” kata Hariadi.

Selain itu, Bawaslu juga Nunukan meminta untuk dilakukan Coklit ulang kepada KPU melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

“Jadi panwascam memberikan saran perbaikan terhadap PPK untuk melakukan Coklit dari rumah ke rumah yang belum dilakukan coklit oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP),” tambahnya.

BACA



Untuk diketahui, berdasarkan metode audit Bawaslu Nunukan, menemukan sebanyak 56 rumah yang terdiri dari 112 masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih yang tidak didatangi oleh PPDP di 24 kelurahan/desa dengan sebaran 8 kecamatan. Sehingga proses Coklit tidak dapat memastikan proses pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pemilihan serentak.

“Pelaksanaan Coklit yang dilaksanakan oleh PPDP tidak dilakukan secara maksimal dengan cara mendatangi seluruh rumah, dan atau langsung mendatangi seluruh pemilih untuk memastikan penambahan pemilih yang memenuhi syarat (MS),” lanjut Hariadi menerangkan.

Sehingga katanya, tidak semua data pemilih yang dilakukan coklit berdampak pada peningkatan akurasi daftar pemilih. Hal tersebut lantaran proses pemutakhiran daftar pemilih tidak dilakukan secara langsung sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan KPU.

Hal ini juga telah diatur dalam pasal 1 angka 25 PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih. Yaitu agar dapat melakukan pemutkhiran data pemilih dengan bertemu pemilih secara langsung.

“Jadi Bawaslu Nunukan mengawasi proses Coklit. Salah satu metode pengawasan dalam tahapan Coklit ini adalah audit untuk memastikan pelaksanaan Coklit dilakukan sesuai prosedur yang menyeluruh demi menghasilkan Daftar Pemilih Pemilihan Serentak 2020 yang akurat, mutakhir dan komprehensif,” Jelas Hariadi.

Selanjutnya kata dia, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) melakukan pemetaan dan mengidentifikasi lokasi/wilayah yang akan diaudit. Daerah yang sebelumnya telah diawasi, tidak lagi didatangi dan diaudit. PKD hanya memetakan dan mengaudit wilayah yang terdapat rumah yang mungkin belum dilakukan coklit.

“Misalnya, rumah di daerah terpencil, rumah yang jauh dari permukiman, dan rumah dengan pintu yang selalu tertutup atau sering ditinggal penghuninya. Pada 14 dan 15 Agustus 2020, PKD mengumpulkan informasi dari 1 hingga 10 rumah pemilih yang keluarganya belum dilakukan Coklit,” tuturnya.

Menurut Hariadi, dalam mengumpulkan informasi, PKD mencatat nama kepala keluarga dan alamat pemilih yang berada dalam keluarga tersebut. Apabila tidak mendapatkan nama kepala keluarga, sekurang-kurangnya mendapatkan alamat rumah yang tidak dilakukan Coklit oleh PPDP. (ar)

Leave a Reply