Bupati Nunukan Tegaskan Program PKH Harus Terealisasi

Bupati Nunukan Hj Asmin Laura menyebut salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah kemiskinan. Karena itu program pengentasan kemiskinan harus direalisasikan.

NUNUKAN, NEWSURBAN.ID – Bupati Nunulan Hj Asmin Laura Hafid menjelaskan, kemiskinan merupakan salah satu cerminan pembangunan negara, apakah pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat atau tidak.

“Untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah membuat sebuah pogram penanggulangan kemiskinan agar kemiskinan yang ada di Indonesia dapat menurun,” kata Laura saat resmi membuka rapat koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Nunukan, Selasa (18/8/2020) di Kantor Bupati Lantai IV, Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara).

Laura mengatakan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha serta masyarakat, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

“Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Nunukan, juga melaksanakan berbagai upaya untuk turut melaksanakan penanggulangan kemiskinan, mulai dari rencana aksi hingga eksekusinya,” terang Laura.

Selain itu, menurut dia, upaya yang telah dilakukan Pemkab dan jajarannya, adslah berbagai langkah strategis dan koordinasi intensif agar penanggulangan kemiskinan terwujud dengan baik. “Apa lagi kita saat ini di masa pandemi covid-19, di mana dampak sosial dan dampak ekonomi juga terjadi cukup signifikan di tengah-tengah masyarakat,” imbuhnya.

BACA



Lebih lanjut Laura mengatakan, yang mengharuskan untuk menetapkan langkah-langkah ekstra agar dapat memetakan dan menanggulangi kemiskinan, dengan adanya kegiatan rakor seperti ini. Yaitu PKH yang diselenggarakan sangat baik dan tepat.

“Jika dimungkinkan, kiranya forum ini juga mampu menjadi titik awal koordinasi untuk validasi dan pemutakhiran data penduduk miskin di wilayah Kabupaten Nunukan, yang nantinya akan menjadi data dasar untuk pemberian bantuan yang bersumber dari APBN dan APBD,” tambah Bupati.

Masih berdiri di balik mimbar yang menutupi setengah badannya, pinta Laura tegas pada peserta Rakor yang hadir. “Narasumber juga kiranya dapat memaparkan sejelas mungkin kepada peserta dan membuka ruang diskusi seluas-luasnya, sehingga segala permasalahan yang terjadi di lapangan dapat segera dicarikan solusinya,” tegas Laura.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nunukan Jabbar, mengatakan, di Kabupaten Nunukan pendamping program keluarga harapan sebanyak 39 orang. Sementara peserta PKH ini berubah setiap bulannya.

Dia juga mengatakan, pada Juni 2020 sekitar 5.161 orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan pada Juli ada penambahan dengan total 6.138 orang.

Menurut Kadinsos, penyebab terjadinya perubahan itu dikarenakan pada saat pendataan atau penyeleksian ada yang tidak terdata atau ada yang tidak mencairkan pada saat dimasukkan ke rekeningnya, sehingga terjadi perubahan.

Tidak hanya itu. Ada juga peluasan atau penambahan. Pada bulan Juni ada penambahan sebanyak 629 KPM, dan Juli bertambah 97 KPM.

“Kami berharap dengan adanya rakor ini tentu sinergitas antara para pendamping dan teman-teman di OPD semakin terjalin,” harapnya. (ar)

Leave a Reply