Nurdin Abdullah Narasumber Talkshow Aksi Nasional Pencegahan Korupsi KPK

Gubernur Sulawesi-Selatan HM Nurdin Abdullah menjadi nara sumber talkshow webinar dengan tema Reformasi Birokrasi.

Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah memaparkan, Reformasi Birokrasi yang dilakukan provinsi yang dia nakhodai.

JAKARTA, NEWSURBAN.ID – Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2019-2020 telah memasuki tahun kedua di 2020 ini. Berbagai inisiatif dan perubahan telah dilakukan dalam upaya-upaya pencegahan korupsi.

Sebagai bentuk penguatan komitmen dan apresiasi, maka Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) menyelenggarakan kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) via daring dan luring bagi seluruh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, Rabu, 26 Agustus 2020.

Peserta akan diperkuat kembali pemahaman dan komitmennya mengenai Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) yang dikawal oleh Tim Stranas PK dalam bentuk talkshow dengan tema “Praktik Baik Pencegahan Korupsi pada Beberapa Aksi PK”.

Dipandu Presenter TV Prita Laura, Gubernur Sulawesi-Selatan HM Nurdin Abdullah menjadi nara sumber talkshow webinar dengan tema khusus “Reformasi Birokrasi”. Ia memberikan paparan, termasuk langkah yang diambil provinsi yang dinakhodainya.

Baca juga: Gubernur Sulsel Pantau Kesiapan Bandara Buntu Kunik Toraja

Narasumber lainnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); Basuki Hadimuljono, Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X; dan Wakil Bupati Banggai, Mustar Labolo.

Nurdin mengtakan selama hampir dua tahun memimpin Sulsel, beberapa langkah dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi dan menciptakan good governance (. Pertama, menurutnya tantangan berat yang dihadapi adalah bagaimana merubah mindset atau pola pikir birokrat.

“Oleh karena itu, kami di awal meminta pendampingan dari Korsupgah KPK dan Kejaksaan Tinggi. Bersama-sama kita mencoba untuk menata birokrasi dengan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan good government,” kata Nurdin Abdullah.

Baca juga: Pemprov Sulsel Bangun 50 Huntap Korban Banjir Bandang Luwu Utara

Menciptakan pola pikir dan pemahaman, termasuk bagaimana birokrat dapat melihat APBD digunakan untuk rakyat. Tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan program yang bermanfaat, efisien dan efektif. Setiap tahun terdapat 7.000an program, olehnya terus didorong dengan sistem perencanaan yang baik sehingga menjadi 2.000an program.

Mantan bupati ini menyebutkan, bahwa Pemprov Sulsel adalah wakil Pemerintah Pusat. Tugasnya sebagai gubernur adalah bagaimana membangun sinergi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Menempatkan provinsi sebagai supporting daerah kabupaten/kota.

Dua tahun dilakukan berbagai terobosan dalam perencanaan dan efisiensi. Hasil efisiensi ini kemudian dikolaborasikan dengan kabupaten/kota dengan memberikan Bantuan Keuangan Daerah dalam bentuk joint program.

Demikian juga sinergi dengan DPRD dilakukan, sebab dalam setiap perencanaan atau masuk dalam penyusunan anggaran dapat terjadi tarik ulur. Pemprov memaparkan anggaran dibangun dengan sinergi program.

“Sementara dalam sinergi ini untuk terjalin dengan membuat program prioritas. Sehingga setiap tahun bisa dilakukan save itu sekitar Rp 500 miliar. Itu diperuntukan buat kabupaten/kota,” jelasnya.

Baca juga: Dirjen HAM Apresiasi Kolaborasi Pemprov dengan Kanwil Kemenkumham Sulsel

Namun, kendala anggaran terbatas dapat ditemukan di kabupaten/kota. Sehingga program tersebut dimulti-yearskan. Hadirnya Pemerintah Provinsi dalam bentuk Bantuan Keuangan Daerah, diharapkan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

Contoh permasalah disampaikan, banyak kantong-kantong produksi sebenarnya daya saing bisa kita tingkatkan. Namun, terkendala pada infrastruktur jalan.

“Tapi karena akses ke sana itu sangat jelek. Sementara kemampuan keuangan daerah sangat terbatas. Sehingga Provinsi masuk dalam bentuk Keuangan Daerah. Selama dua tahun terakhir, penyelesaian jalan-jalan daerah itu semakin tinggi. Sehingga daya saing produk-produk masyarakat juga bisa kita naik,” paparnya.

Nurdin menambahkan, sinergi dilakukan juga bersama Pemerintah Pusat misalnya dengan Kementerian PUPR dalam mengatasi bencana yang terjadi di Luwu Utara. Seperti perbaikan akses jalan dan pembangunan hunian untuk korban banjir.

“Menteri yang sangat care, bahkan kami tidak pikirkan beliau pikirkan. Setiap ada bencana, beliau langsung turun ke lapangan dan membagi tugas. Nah inilah bentuk sinergi yang saya sebutkan tadi.” ujarnya.

Berlanjut, Ia menyampaikan dalam hal reformasi birokrasi, maka sistem merit (merit system) harus dilakukan.

“Ini memang, insyaallah tahun ini kita harapkan bisa menerapkan sistem merit di Sulsel, karena ini memang sangat penting sekali,” ucapnya.

Baca juga: Nurdin Abdullah Tinjau Pembangunan Huntara Korban Banjir Bandang Lutra

Pada berbagai kesempatan, Nurdin Abdullah selalu menakankan agar pegawai yang ditempatkan sesuai kapabilitas.

Pemprov sendiri saat ini sementara membangun merit system berbasis aplikasi yang diharapkan akan selesai pada November ini. Dengan demikian maka Pemprov Sulsel akan memiliki database potensi dan kompetensi ASN, sehingga proses mutasi, rotasi dan promosi akan lebih mudah.

Terakhir, Nurdin menyampaikan terkait struktur organisasi yang dirampingkan. Hal ini dilakukan untuk membangun sinergi. Beberapa OPD digabungkan. (*)

Leave a Reply