Forkom Warga Tanjung Bunga Mengadu ke Dewan, Begini Tanggapan GMTD

Forum Komunikasi Warga Tanjung Bunga menghadiri dengar pendapat di DPRD Makassar terkait tuntutan mereka ke GMTD.

Forum Komunikasi (Forkom) Warga Tanjung Bunga mengadukan pengembang PT GMTD ke DPRD Kota Makassar terkait fasilitas yang dinilai minim. Pihak GMTD menilai poin-poin yang diadukan tersebut sama sekali tidak benar.

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Perwakilan Forum Komunikasi (Forkom) Warga Tanjung Bunga Ade Faizal dan Purnomo Hadi saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Komisi A DPRD Kota Makassar, Jumat (28/8) mengatakan, fasilitas yang disampaikan pengembang PT GMTD ternyata di luar ekspektasi. Menurutnya, banyak fasilitas yang tidak sesuai layanan dasar seperti jaringan air bersih PDAM.

“Di kawasan Green River View (GRV) itu promo yang diberikan pengembang tidak sesuai. Air yang disuplai bukan dari PDAM dan aturan2 baru scr sepihak yg semuanya dikaitkan dgn BPL,” kata Purnomo.

Baca Juga: GMTD Serahkan 11 Sertifikat Lahan ke Pemkot Makassar

Sementara Ade Faizal mengatakan, pihak PT GMTD mesti melakukan peninjauan ulang persoalan Biaya Pemeliharaan Lingkungan atau BPL. Sebab menurut dia, selama 20 tahun lebih warga tidak menikmati indahnya pembangunan di negara ini, misalnya fasilitas jalan kompleks yang rusak berat, padahal kami membayar PBB, sampah tidak dipungut secara keseluruhan dan keamanan yang masih lemah.

“Hak-hak kami untuk mendapatkan layanan publik dilanggar PT GMTD. Air yang harusnya mengalir 24 jam ternyata hanya tiga kali sehari,” ujar Ade Faizal.

Purnomo menambahkan, fasilitas seperti penerangan dan akses jalan tidak pernah dipenuhi pengembang. “Kita minta penambahan titik-titik penerangan dan akses masuk ke kluster juga perlu diperbaiki. Masalah jalan ini menjadi penyebab warga tidak ingin membayar BPL,” paparnya.

Baca Juga: GMTD Dukung Pemkot Makassar Bangun Pedestrian Jalan Metro Tanjung Bunga

Untuk itu Kata Ade Faizal dan Purnomo menyebut, ada beberapa hal yang menjadi tuntutan Forkom Tanjung Bunga. Yakni, meminta agar DPRD dan Pemkot Makassar untuk mengambil alih Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) PT GMTD.

“Jika tuntutan kami tidak diindahkan maka kami akan melepaskan diri artinya kita mandiri (swa kelola) utk mengelola cluster yang ada,” jelasnya.

Terpisah, Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Zainal Beta menyoroti kinerja PT GMTD. Salah satunya persoalan aset yang belum diserahkan secara keseluruhan ke pemerintah. Bahkan, ada lahan rumah ibadah hilang dan menjadi rumah mewah.

“Saya sudah dapat laporan teman yang tinggal disana (PT.GMTD). Seakan-akan warga tinggal disana terpenjara, intinya PT GMTD melanggar,” tegas Zainal Beta.

Baca Juga: Pemkot Makassar Siapkan Rp127 Miliar Untuk Menata Landmark Metro Tanjung Bunga

Associate Director GMTD Eka Firman Ermawan yang dikonfirmasi terkait aduan warga mengatakan, poin aduan tersebut tidak benar. “Menurut saya, pendapat dari Sdr Ade Faisal sama sekali tidak betul dan tidak ada dasarnya,” tegas Eka Firman.

Dia juga mempersilahkan jika warga ingin melakukan swakelola sepanjang sesuai mekanisme seperti persetujuan seluruh warga harus di atas 75 persen dan warga wajib membayar tunggakan pembayaran BPL selama 20 tahun terakhir yang jumlahnya rata rata sudah di atas Rp500 juta per cluster.

“Bahkan ada cluster yang tunggakan BPL-nya hampir mencapai Rp2 miliar. Tunggakan BPL itu kami talangi selama ini dan BPL itu merupakan hak orang kecil yang kami pekerjakan di GMTD sebagai sekurity,tenaga kebersihan, dan petugas pemeliharaan area,” beber Eka.

Baca Juga: Proyek Pedestrian Jalan Metro Tanjung Bunga Diharap Jadi Daya Tarik Investasi

Mengenai fasilitas umum dan fasilitas sosial, lanjut Eka Firman, pihak manajemen GMTD juga sudah pernah menyerahkan ke Pemkot. Tetapi belum diterima oleh Pemkot Makassar karena kala itu, Pemkot Makassar masih fokus meminta fasum fasos berupa Jalan Metro Tanjung Bunga.

“Mengenai lahan masjid sampai sekarang lahan tersebut masih ada tidak kami jual dan masih tetap kami siapkan untuk pembangunan masjid. Saya orang muslim, saya bersaksi bahwa lahan tersebut masih ada dan tidak kami gunakan untuk kegiatan komersial. Lahan tersebut tetap untuk pembangunan masjid.Jangan menuding setega itulah ke GMTD,” kata Eka Firman. (*)

Leave a Reply