Gubernur Respons Aspirasi Dewan Terkait Tambang Emas Liar di Palopo

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah bersama Ketua DPRD Sulsei Andi Ina Kartika Sari dalam Rapat paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemprov Sulsel dengan DPRD Prov Sulsel tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021.

“Berkaitan dengan tambang, Sekretaris Dinas dan beberapa staf sekarang sudah di Palopo. Kami sudah antisipasi itu, jadi insyaallah kita akan mendapat laporan yang konkrit sehingga kita mengambil langkah-langkah segera.”
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Aktivitas penambangan yang diduga mengandung emas liar di kawasan Siguntu di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang Kota Palopo, diminta segera ditindak.

Berbagai elemen mendesak dihentikan dan pelakunya penambangan ilegal diusut. Sangat dikhawatirkan jika aktivitas tambang ini akan menjadi pemicu terjadinya bencana.

Diketahui gugusan pegunungan di Barat Kota Palopo merupakan Daerah Tangkapan Air (DTA) dan Hulu DAS Latuppa. Ini juga menjadi sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat yang ada di Kota Palopo.

BACA



Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah menyampaikan bahwa pihak Pemprov Sulsel melakukan tindakan atas hal ini. “Berkaitan dengan tambang, Sekretaris Dinas dan beberapa staf sekarang sudah di Palopo,” kata Nurdin.

Dia menegaskan, terkait tambang emas itu, pihaknya segera mengambil langkah konkrit. “Jadi kami sudah antisipasi itu, jadi insyaallah kita akan mendapat laporan yang konkrit sehingga kita mengambil langkah-langkah segera,” kata Nurdin Abdullah di sela rapat paripurna DPRD Sulsel Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemprov Sulsel dengan DPRD Provinsi Sulsel tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 di Kantor DPRD Sulsel pada Kamis malam 27 Agustus 2020. Ini juga merespon aspirasi yang disampaikan fraksi dewan dalam rapat tersebut.

“Itu ilegal Pak, tidak ada juga izinnya. Makanya, aparat Kehutanan harus turun, makanya dia sudah di sana,” sebutnya. (*)

Leave a Reply