Pedagang Minta PTUN Tolak Gugatan Pembatalan SK Walikota Terkait Pasar Sentral

Sejumlah pedagang Pasar Sentral Blok B menggelar aksi unjuk rasa menolak gugatan hukum Hendrik Purnama yang kembali mempersoalkan lahan pedagang di Blok B Pasar Sentral, Kota Makassar.

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Menyikapi gugatan Hendrik Purnama, sejumlah pedagang yang tergabung dalam Organisasi Speklim dan Aspek 5 turun ke jalan. Membentangkan spanduk, mereka menolak pembatalan SK Walikota di PTUN Makassar.

Menurut mereka fenomena pedagang kaki lima sudah merupakan permasalahan lama. Untuk itu mereka meminta perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UU No 39/1999 pasal 27 ayat (2), pasal 11 dan pasal 38, serta UU No 09/1995 pasal 13.

Baca Juga: BPOM Minta PD Pasar Ikut Awasi Bahan Berbahaya pada Pangan

Koordinator aksi mengatakan, rencana pembongkaran PKL ini selalu tidak memperhatikan nasib padagang. “Ini pelanggaran HAM. Di mana mereka mau cari nafkah lagi jika gugatan itu dikabulkan,” ujar koordinator aksi, Jumat (28/8/20).

Sementara kuasa hukum pedagang Kaki lima Muhammad Abduh mengatakan, sengketa ini bukanlah sengketa Administrasi Negara. Karena itu, kata dia, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini.

“Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, karena Pasal 55 UU PTUN dikatakan tidak membatasi hak pemohon untuk memperjuangkan haknya karena sengketa kepemilikan bukan kewenangan PTUN untuk mengadilinya, melainkan kewenangan peradilan umum,” ujar Abduh.

Baca Juga: Tata Pedagang, PD Pasar Intens Koordinasi dengan Camat

Selain itu, menurut dia, apa yang diajukan telah Lewat Waktu/Daluwarsa sebagaimana yang dijelasakan di dalam ketentuan perundang-undangan dan pengajuan gugatan yang terlewat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Menanggapi persoalan itu, Direktur Utama PD Pasar, Basdir mengatakan, hanya bisa mensupport apa pun yang menjadi putusan pengadilan.

“Kita kan bagian dari yang digugat mewakili Pemkot Makassar karena mereka mengugat SK Walikota. Jadi tentu kita hanya bisa memberi bukti apa yang dibutuhkan,” ujarnya.

Basdir menjelaskan, lahan tersebut adalah milik pemerintah yang dijadikan ruko karena ada Hak Guna Bangunan (HGB) mereka. “Tapi kalau bicara alas hak ini, adalah lahan pemerintah. Dan sebelumnya sudah ada perjanjian yang disetujui saat terjadi kebakaran beberapa tahun lalu,” jelas Basdir. (*)

Leave a Reply