Jubir Presiden Sebut Influencer Berperan Dorong Demokrasi Digital

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.

Dalam konteks negara demokrasi, kelas menengah adalah kelompok sosial yang sangat aktif di dunia digital. Karena itu, dibutuhkan peran para aktor digital ini sebagai jembatan komunikasi kebijakan pemerintah dengan seluruh warga.

JAKATA, NEWSURBAN.ID – Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, influencer merupkan aktor digital yang memiliki peran penting dalam menyampaikan komunikasi kebijakan publik.

Oleh karena itu, lanjut Fadjroel, para influencer ini menjadi key opinion leader atau pihak yang berpengaruh pada suatu opini di tengah perkembangan era transformasi dan demokrasi digital saat ini.

Baca Juga: Gubernur Nurdin Abdullah Resmikan Taman Emmy Saelan CPI

Dia menjelaskan, perkembangan masyarakat digital dengan peranan para aktor digital (salah satunya influencer) yang umumnya kelas menengah, adalah keniscayaan dari transformasi digital.

Dalam konteks pemerintahan demokrasi, lanjut Fajroel, kelas menengah adalah kelompok sosial yang sangat aktif di dunia digital. Untuk itu dibutuhkan peran para aktor digital ini sebagai jembatan komunikasi kebijakan pemerintah dengan seluruh warga.

Baca Juga: Gubernur Nurdin Abdullah Beberkan Program Penyelesaian Stadion Mattaoanging

Menurut Fadjroel, aktor digital akan terus berkembang dalam perannya membangun jaringan informasi yang berpengaruh terhadap aktivitas produktif sosial, ekonomi, dan politik.

“Dalam era masyarakat digital, para aktor digital yang merupakan key opinion leader di banyak negara demokrasi ini, sangat aktif mengambil peran penting dalam komunikasi kebijakan publik,” katanya Fadjroel melalui keterangan tertulis, Senin (31/8)

Dia menjelaskan, hal ini senada dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menginginkan Indonesia melakukan transformasi digital sebagai prasyarat transformasi ekonomi dan demokrasi digital. Menurutnya, banyak bagian dari strategi kebijakan yang perlu berpijak pada sistem dan masyarakat digital. “Termasuk pengakuan peran kuat aktor digital sebagai jaringan informasi,” tuturnya.

Baca Juga: Pemkot Makassar Siapkan Bus Wisata Gratis

Fajroel lebih lanjut mengatakan, di era digital, para aktor digital ini menjadi pemain penting perubahan paradigma dari top down strategy ke participative strategy. Dalam konteks ini, publik berpartisipasi aktif dalam komunikasi kebijakan.

Isu tentang influencer pemerintah sebelumnya, muncul ketika banyak influencer dan artis yang mempromosikan RUU Cipta Kerja di media sosial. Mereka mempromosikan RUU Cipta Kerja yang banyak dikritik publik dengan unggahan berbayar.

Terkait isu itu, pihak istana sebelumnya telah mengklarifikasi bahwa pemerintah tak pernah mengarahkan para influencer maupun artis itu untuk mengunggah tentang RUU Cipta Kerja. Unggahan itu dinilai spontanitas dan kesadaran masing-masing. (*)

Leave a Reply