BKPSDMD Makassar Siap Jaga Netralitas ASN di Pilwalkot

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Basri Rahman pada Coffee Morning Humas Pemkot Makassar di Shox Coffee, Rabu (2/9). (ist-humas)

BKPSDMD menjadi garda terdepan dalam menjaga netralitas ASN di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar 2020.

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Pemkot Makassar Basri Rahman menegaskan institusi yang dipimpinannya menjadi garda terdepan menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara atau dalam perhelatan Pilwalkot Makassar tahun 2020.

“Netralitas ASN harga mati, dan BKPSDMD menjadi garda terdepan untuk menjaganya,” tegas Basri Rahman pada Coffee Morning Humas Pemkot Makassar di Shox Coffee, Rabu (2/9).

Dia mengatakan, sesuai amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, khususnya pasal 2 huruf f yang mengharuskan ASN bersikap netral dalam menyelenggarakan kebijakan, dan manajemen ASN.

BACA



Asas netralitas lanjut Basri berkaitan dengan kode etik dan kode perilaku ASN yang mengharuskan menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

Basri Rahman menjelaskan, dalam Pasal 12 Undang-undang ASN disebutkan pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sementara Ketua Bawaslu Makassar Nursari menyebutkan secara nasional ada 457 pelanggaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang melibatkan ASN. Diantaranya; 181 kasus menyampaikan dukungan melalui media sosial, 97 kasus mendaftarkan diri di partai politik, 49 kasus menghadiri kegiatan silaturahmi pasangan calon, dan 37 kasus ASN menghadiri deklarasi pasangan calon.

“Sanksi tegas akan dijatuhkan ke ASN yang melakukan pelanggaran, dapat berupa sanksi pidana, sanksi pelanggaran disiplin, dan kode etik,” kata Nursari.

Kasus pelanggaran yang selama ini ditangani Bawaslu umumnya berasal dari laporan masyarakat, ada juga yang bersumber dari temuan Bawaslu. Setiap laporan atau hasil temuan yang ada ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai aturan yang berlaku, khusus pelanggaran yang melibatkan ASN, sanksi dijatuhkan sesuai dengan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara yang dijalankan oleh pejabat daerah yang berwenang. (*)

One thought on “BKPSDMD Makassar Siap Jaga Netralitas ASN di Pilwalkot

  1. Pingback: 198.148 Tenaker Makassar Tervalidasi Terima BSU | Newsurban

Leave a Reply