KKJ Desak Polisi Lepas Tiga Jurnalis Persma di Makassar

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) mendesak Kepolisian untuk segera melepaskan tiga Jurnalis Pers Mahasiswa (Persma) di Makassar yang ditangkap bersama warga sipil saat melakukan peliputan. KKJ juga mendesak Kapolri menindak bawahannya yang terlibat.

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID
KKJ melalui siaran pers menyatakan, mengecam tindakan represif aparat kepolisian dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Polda Sulsel. KKJ menyebut Polairud melakukan penangkapan paksa terhadap tiga jurnalis Persma di Makassar saat meliput aksi Nelayan Kodingareng, Sabtu, 12 September 2020.

KKK menyebutkan, jurnalis Persma yang ditangkap adalah Hendra (Ketua UKPM Unhas), Mansyur (Pimpinan Redaksi CakrawalaIDE UPPM-UMI), dan Raihan (CakrawalaIDE UPPM -UMI).

Selain tiga Jurnalis Persma, KKJ juga menyebutkan, ada tujuh nelayan dan satu mahasiswa yang juga turut ditangkap.

Berdasarkan imformasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI), ketiga jurnalis Persma yang ditangkap sudah menunjukkan kartu pers dan surat tugas kepada polisi. Akan tetapi, polisi tidak mengindahkan kartu pers tersebut.

“AJI juga mendapat informasi, sebelum dibawa ketiganya diduga mendapat tindakan intimidasi dan kekerasan dari Polisi. Kemudian mereka diangkut menggunakan kapal Dit Polairud Polda Sulsel untuk dibawa ke kantor. Hingga saat ini, ketiga jurnalis tersebut masih ditahan di kantor Dit Polairud Polda Sulsel. Kepala Dit Polairud juga menghalang-halangi akses bantuan hukum,” tulis KKJ dalam siaran pers yang ditandatangani Ketua AJI Makassar Nurdin Amir, Direktur LBH Pers Makassar Fajriani Langgeng, YLBHI Era Purnama Sari.

KKJ menilai penangkapan ini, bertentangan dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin jurnalis dalam menjalankan profesinya. Undang-undang Pers juga mengatur sanksi bagi mereka yang menghalang-halangi kerja wartawan.

Pasal 18 UU Pers menyebutkan, “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta,” tulis KKJ.

Atas penangkapan ini, Komite Keselamatan Jurnalis menyampaikan sikap:

1. Mendesak aparat kepolisian membebaskan segera tiga jurnalis pers mahasiswa dan masyarakat sipil yang ditangkap secara sewenang-wenang.

2. Mendesak Kapolri untuk menindak personelnya yang bertindak sewenang-wenang dan menghalangi kinerja jurnalis yang dijamin Undang-undang Pers.

Untuk diketahui, KKJ dideklarasikan di Jakarta, 5 April 2019. Komite beranggotakan 10 organisasi pers dan organisasi masyarakat sipil, yaitu; Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, SAFEnet, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Amnesty International Indonesia, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). KKJ, secara khusus bertujuan untuk mengadvokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis. (*)

Leave a Reply