3.000 Pilkades Ditunda, Mendagri: Pilkada Tetap Digelar

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Sebanyak 3.000 Pemilihan Kepala Desa ditunda Mendagri Tito Karnavian sementara 270 Pemilihan Kepala Daerah tetap berjalan.

JAKARTA, NEWSURBAN.ID — Akibat pandemi Covid-19 Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memutuskan untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades di seluruh Indonesia lantaran pandemi virus corona (Covid-19).

Pendundaan pelaksanaan Pilkades ini berbanding terbalik dengan sikap pemerintah yang bersikeras tetap melanjutkan tahapan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah.

Mendagri Tito mengatakan, setidaknya agenda 3.000 Pilkades di Indonesia ditunda di tengah wabah virus corona. Menurut dia, penundaan dilakukan karena pemerintah tidak bisa mengontrol jalannya Pilkades.

Baca Juga: Kemendagri Tegas Tolak Konser Musik dalam Kampanye

“Ada 3.000 Pilkades saya tunda semua. Karena kita tidak bisa kontrol. Karena itu kan yang melaksanakannya adalah panitianya, kepala menurut undang-undang,” ungkap Tito dalam sebuah webinar, Minggu (20/9).

Dengan kewenangannya sebagai Mendagri, ia sudah mengirimkan surat edaran dan memerintahkan kepada seluruh bupati untuk menunda Pilkades. Menurutnya, pilkades akan ditunda sampai dengan pelaksanaan pilkada tahun ini rampung.

“Karena pilkada bisa kita kontrol, tapi kalau pilkades penyelenggara tiap kabupaten masing-masing. Iya kalau punya manajemen yang baik, kalau tidak rawan sekali menjadi penyebaran Covid-19,” ujarnya.

Tito juga menegaskan, untuk penyelenggaraan Pilkada 2020, akan tetap digelar. Keputusan pemerintah sudah bulat, meski banyak pihak mendesak agar pemerintah menunda pelaksanaan pilkada di tengah situasi pandemi Covid-19.

Baca Juga: Langgar Protokol Kesehatan, Mendagri Tegur 5 Kepala Daerah di Sulsel

Menurut Tito, saat ini pemerintah telah menyiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait pelaksanaan pilkada di tengah situasi pandemi. Perppu akan mengatur secara keseluruhan teknis pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19, mulai dari pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum mengenai protokol kesehatan.

Opsi lain yang bisa diambil yakni merevisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait pelaksanaan Pilkada dalam situasi wabah Covid-19. Oleh karena itu, Tito minta dukungan dari semua pihak agar revisi PKPU bisa berjalan lancar.

Di lain pihak, usulan agar Pilkada Serentak 2020 ditunda mengemuka ke publik. Usulan itu menyusul banyaknya pelanggaran protokol virus corona oleh para calon saat mendaftar ke KPU 4-6 September lalu. Bawaslu mencatat 316 bapaslon dari 243 daerah melakukan pelanggaran.

Sementara, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pun telah menerima lebih dari 50 jenis petisi dari masyarakat yang meminta agar Pilkada 2020 ditunda. (*)

Leave a Reply