Pertanyakan Anggaran Covid-19, Dewan Makassar Gulirkan Wacana Hak Angket

Maro David, Anggota DPRD Kota Makassar Fraksi NasDem.

DPRD menggulirkan wacana membentuk pansus hak angket untuk pertanggungjawaban anggaran Covid-19 di Kota Makassar. Termasuk alokasi dana yang disebut Dewan anggaran “aneh”.

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — DPRD Makassar berencana menggunakan hak angket untuk mengusut dana Covid-19. Rencana itu menyusul pengajuan dokumen Rancangan APBD Perubahan, di mana tidak mencantumkan dana anggaran Covid-19.

Padahal anggaran Covid-19 Kota Makassar sebesar Rp200 miliar. Dari angka itu sekitar Rp98 miliar telah digunakan. Sisanya sekitar Rp102 miliar tak dilaporkan. Sisa anggaran penanganan Covid-19 inilah yang membuat DPRD bakal menggunakan kewenangannya, hak angket untuk mengungkap.

“Kita akan kejar selisih Rp102 miliar yang tidak tercatatkan dalam APBD (RAPBD Perubahan). Inikan aneh, sudah disepakati Rp200 miliar tapi kenapa hanya Rp98 miliar terealisasi. Karena itu kami akan bentuk pansus hak angket untuk menyelidiki itu,” ujar Jubir Badan Anggaran DPRD Makassar Mario David dari Fraksi NasDem, Jumat (2/10/2020).

Baca Juga: BPK Audit Penggunaan Anggaran COVID-19 Pusat hingga Daerah Awal Juli

Menurutnya, pansus hak angket nantinya akan mengejar pengalihan selisih dana Covid-19 itu. Dalam rancangan APBD-P kata Mario terdapat beberapa kejanggalan.

“Ada beberapa yang harus kita perjelas. Selain selisih dana Covid, juga ada penambahan belanja tidak langsung pegawai yang mencapai Rp30 miliar. Kenapa ada skema pengalihan seperti itu. Padahal prioritas anggaran perubahan ini untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi,” kata Mario.

Menurut Mario, DPRD perlu menyelidiki mengapa tiba tiba pemkot melakukan pemangkasan dana Covid dalam jumlah besar. “Lantas dana itu dialihkan ke mana, dan siapa yang merancang pengalihan,” kata Mario.

Baca Juga: Djusman Desak Polda Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Bansos Makassar

Kata dia, tidak jelasnya dana Covid-19 sama sekali di luar pengetahuan Dewan. Namun DPRD sebelumnya telah menyepakati Rp200 miliar yang seluruhnya untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi.

Mario menuding Pemkot memaksakan kehendak. Menurutnya, Pemkot terkesan seenaknya merancang postur APBD-P untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan upaya penanganan Corona.

Mario David juga menyoroti terbitnya 5 SK Parsial yang mengalokasi anggaran sekitar Rp263 miliar tanpa pembahasan di DPRD.

SK itu lanjut dia, baru diketahui setelah dua kali penundaan rapat dokumen KUA PPAS. “Nilainya juga luar biasa besar. Itu dianggarkan tidak ada hubungannya dengan penanganan Covid-19. Dalam SK parsial itu ada pengalihan Rp30 miliar untuk belanja pegawai,” ungkap Mario.

Baca Juga: Wakil Ketua Komisi D DPRD Minta Dinsos Fokus Pertanggungjawaban Bansos

Tak hanya itu. Terdapat pula anggaran pengadaan truk sampah sebesaer Rp60 miliar, pengadaan lahan parkir Rp33 miliar, dan pedestrian di kawasan Tanjung Bunga senilai Rp120 miliar.

“Ini kan anggaran aneh. Di tengah kesulitan masyarakat masih ada alokasi anggaran yang tidak penting,” katanya.

Mario mengatakan, Dewan telah merekomendasikan agar infrastruktur kesehatan diprioritaskan untuk penanganan Covid. Ia menyebut ada dua rumah sakit yang harusnya segera diselesaikan yakni RS Batua dan RS Ujungpandang Baru. (*)

One thought on “Pertanyakan Anggaran Covid-19, Dewan Makassar Gulirkan Wacana Hak Angket

  1. Pingback: Reses, Legislator Supratman Terima Keluhan Warga Terkait Kesulitan Ekonomi | Newsurban

Leave a Reply