Djusman AR: Jika Demo Menolak UU Cipta Kerja Dipicu Hoaks, Mungkinkah Guru Besar dan MUI Korban Provokasi?

Pernyataan pemerintah berdasarkan analisis BIN yang menyebut aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja dipicu miss informasi dan hoaks di medsos menjadi pertanyaan besar. Pasalnya, tidak sedikit guru besar dan ormas besar ikut menolak. Mungkinkah mereka terprovokasi miss informasi dan hoaks?

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Benarkah hoaks pemicu aksi menentang UU Cipta Kerja? Pertanyaan itu tampaknya belum terjawab secara rasioanal. Pasalnya, aksi penolakan tidak hanya dari kalangan pelajar yang diamankan pihak kepolisian, kalangan terpelajar seperti mahasiswa, bahkan guru besar banyak yang ikut menolak.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri telah mengeluarkan Taklimat MUI terkait Penetapan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Omnibus Law). Dalam Taklimat Nomor: Kep-1730/DP-MUI/X/2020 tersebut, MUI menyampaikan tujuh poin pandangan, pesan, dan masukan.

Dalam taklimat itu MUI menyesalkan pemerintah dan DPR RI yang tidak merespon masukan dari ormas-ormas Islam dan elemen bangsa lainnya.

Baca Juga: Tolak UU Cipta Kerja, Gerakan Rakyat Makassar Ajukan 13 Tuntutan

MUI juga menolak UU Cipta Kerja yang lebih banyak menguntungkan para pengusaha, cukong, dan investor asing. MUI meminta aparat keamanan menjaga dan melindungi HAM para pengunjuk ras.

Berikut Taklimat MUI terkait Penetapan UU Cipta Kerja:

Assalamualaikum w. w.
Mencermati dan menyaksikan konstelasi politik, sosial dan ekonomi mutakhir serta suasana hati sanubari bangsa Indonesia terkait penetapan UU Cipta Kerja yang mendapatkan protes dan unjuk rasa serta penentangan dari berbagai elemen bangsa di seluruh Indonesia, maka dengan ini Dewan Pimpinan MUI mengeluarkan taklimat, sebagai berikut:

1. MUI sangat menyesalkan dan prihatin kepada pemerintah dan DPR RI yang tidak merespons dan mendengarkan permintaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dewan Pimpinan MUI, dan pimpinan ormas-ormas Islam serta segenap elemen bangsa yang menolak ditetapkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Padahal berbagai elemen bangsa tersebut telah mengirimkan pernyataan sikapnya, bahkan telah bertemu dengan pimpinan DPR RI dan anggota panitia kerja RUU Cipta Kerja.

2. MUI menolak UU Cipta Kerja yang lebih banyak menguntungkan para pengusaha, cukong, investor asing serta bertolak belakang dengan Pasal 33 Ayat 3 UUD Tahun 1945 yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.”

3. MUI meminta kepada aparat keamanan kepolisian untuk menjaga dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) para pengunjuk rasa. Karena unjuk rasa dan menyampaikan pendapat di depan umum dilindungi oleh konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia. MUI menghimbau kepada para pengunjuk rasa untuk tidak melakukan tindakan anarkis serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

4. MUI meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk dapat mengendalikan suasana keamanan dan ketertiban masyarakat saat ini dengan menghargai HAM warga negara dan jangan membiarkan aparat keamanan melakukan tindakan yang brutal dan tindakan yang tidak terkontrol dalam menangani unjuk rasa.

5. MUI mendorong dan mendukung setiap elemen masyarakat yang akan melakukan Revisi Undang-Undang (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi (MK). MUI mengingatkan kepada para hakim agung MK untuk tetap istiqamah menegakkan keadilan, menjaga kemandirian, marwah dan martabatnya sebagai hakim yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Mahkamah Ilahi di Yaumil Mahsyar.

6. MUI mengharapkan kepada pemerintah dan DPR untuk lebih fokus dalam menangani wabah Covid-19 serta tidak membuat kebijakan-kebijakan yang kontroversial sehingga dapat menimbulkan kegaduhan secara nasional.

7. MUI mengharapkan kepada segenap elemen bangsa untuk senantiasa memperkokoh persatuan dan kesatuan serta merenda jalinan kehidupan harmoni. Sehingga kita bersama-sama dapat mengawal dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hingga selama-lamanya.

Demikianlah Taklimat ini kami buat seraya mengharapkan bantuan kekuatan dan keridhaan Allah Subhanahu Wata’ala.

Billahi Taufiq Walhidayah

Wassalamu’alaikum w. w.

Taklimat MUI ini ditandatangani Wakil Ketua Umum MUI, KH Muhyiddin Junaidi dan Sekretaris Jenderal MUI, Buya Anwar Abbas pada 8 Oktober 2020.

Sementara tokoh anti korupsi yang memimpin sejumlah lembaga anti korupsi di Sulawesi, mengatakan, dua hari sebelum aksi bersebaran narasi-narasi pembenaran dengan tujuan menutupi “keburukan” agar yang benar dianggap hoaks, bagitupun sebaliknya.

Baca Juga: Pesan Moral Buat Aktivis: Berjuang Bukan Hanya Berfikir Sukses Tetapi Bergerak Konsisten Untuk Kebenaran

Kemudian, lanjut dia, muncul lagi sebaran baru dengan narasi “apa sudah baca”. Yang bikin lucu justru yang menyebarkan belum pernah baca bahkan sok tahu dan lebih memahaminya.

Anehnya lagi sambung Djusman, spertinya narasi yang dibangun pemerintah terkesan menganggap bodoh orang-orang yang kontra kemudian melakukan demonstrasi menolak pengesahan RUU tersebut menjadi UU. “Tapi biarlah ikhlaskan, mungkin pengalaman pribadinya yang dipakai menilai orang lain,” cetusnya.

Dia mengingatkan, pendapat salah satu tokoh publik, bahwa sumber potensi pembuat hoaks, adanya di kekuasaan atau sekitarnya, karena memiliki perangkat yang sempurna.

“Allahualam… mestinya pertanyaan “sudah baca” disampaikan di hadapan cermin yang lebar.. Soal baca seluruhnya, saya balik bertanya apakah untuk menjadi Presiden wajib membaca/menghapal semua undang-undang? Apakah untuk menjadi aparat dituntut membaca/menghapal semua undang-undang? Apakah untuk menjadi wakil rakyat juga disodorkan pertanyaan demikian? Mengapa ada bidang-bidang dan komisi di parlemen? ya itulah yang dimaksud kefokusan substansial. Tidak cukupkah dengan fokus membaca/memahami substansial yang akan disuarakan? Ini soal pertanggungjwban integritas bung,” tutur Djusman.

Dia pun mengingatkan, bahwa perlu dipahami dalam suatu tim atau kelompok gerakan termasuk NGO dan mahasiswa, dikenal berbagi tugas kajian dan kemudian diparipurnakan guna menetapkan prioritas kefokusan untuk disuarakan.
“Maaf saya lebih percaya adik-adik mahasiswa, sobat-sobat NGO dan buru yang ribuan orang turun aksi dibanding kalian yang sok pintar bak pecundang,” ujar Djusman. (*)

One thought on “Djusman AR: Jika Demo Menolak UU Cipta Kerja Dipicu Hoaks, Mungkinkah Guru Besar dan MUI Korban Provokasi?

  1. Pingback: Orasi di Mimbar Aksi, Gubernur Nurdin Abdullah Menjelaskan UU Omnibus Law | Newsurban

Leave a Reply