Kasus Nama Cabup Petahana, Bawaslu dan KPU Lutim Siap Hadapi DKPP

Aliansi Masyarakat peduli demokrasi menggelar unjuk rasa di Depan kantor KPU Luwu Timur, Jumat (23/10/2020

Kasus syarat dokumen pencalonan calon bupati Muhammad Thorig Husler  adanya perbedaan nama di e-KTP dengan B1KWK, sehingga pihak bawaslu menulusuri dan menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi. 

LUWU TIMUR, NEWSURBAN.ID —   Ketua KPU Luwu Timur mempersilakan kepada pelapor menempuh jalur ke DKPP atas ketidakpuasan pelapor atas putusan  bawaslu dan KPU.

Hal itu dikatakan usai dialog bersama Bawaslu, Polres Luwu Timur dan Pelapor dikantor Bawaslu Luwu Timur, Jumat (23/10/2020).

“Jika tidak menerima putusan KPU dan Bawaslu, silahkan bagi pelapor ketingkat diatas lagi. Apapun langkah langkah dilakukan kami siap, dan tiada yang melarang apalagi sesuai mekanisme aturan yang ada,” kata Zainal.

Sementara, Komisioner Bawaslu Luwu Timur, Zaenal mengatakan, dalam pertemuan itu tidak memberikan solusi baik, sehingga terjadinya deadlock. “Atas pertemuan tadi bawaslu dan KPU serta pelapor tidak menemukan titik terang sehingga pertemuan itu deadlock,” ungkap Zaenal Komisioner Bawaslu Luwu Timur.

KPU, Bawaslu, Polres dan Pelapor menggelar dialog atas kasus perbedaan nama Thorig Hulser di E-KTP dengan B1KWK, di kantor Bawaslu Luwu Timur, Jumat (23/10/2020).

Ditanya, jika kasus ini berlanjut ke DKPP, apakah pihak bawaslu siap untuk mengikuti hal seperti itu. “Mau tidak mau kami dari bawaslu siap menerima dan mengikuti tahapan itu jika pihak pelapor akan menindaklanjuti sampai ke DKPP, kami siap,” tegasnya.

Baca juga: Dianggap Tak Netral, Ratusan Massa Datangi Bawaslu dan KPU Lutim 

KPU “Hiraukan” Rekomendasi Bawaslu, Massa Kembali Demo

Ratusan masyarakat mengatasnamakan aliasi peduli demokrasi kembali unjuk rasa menuntut KPU Luwu Timur  meminta  untuk tidak merusak tantanan demokrasi di Luwu Timur. Bahkan dirinya pun meminta kepada KPU untuk melakukan pertemuan oleh bawaslu menggelar dialog atas permasalahan nama salah satu calon bupati dan wakil bupati yang dianggap melakukan pelanggaran administrasi.

“Kedatangan kami disini hanya untuk tidak merusak tatanan demokrasi di Kabupaten Luwu Timur ini. Apalagi salah satu kandidat diduga cacat administrasi, seharunya kpu mengambil sikap jangan hanya diam ditempat,” teriaknya salah satu orator di depan kantor KPU.

Berselang beberapa menit pihak keamanan dan demostran sempat salin dorong oleh petugas. Atas kedatangan Kapolres Luwu Timur dapat meredam tak berujuk ricuh.

Kapolres Luwu Timur melakukan mediasi untuk melakukan pertemuan dengan melakukan dialog di kantor Bawaslu dan KPU serta pihak pelapor.

Baca juga: Bawaslu Lutim Panggil Husler Terkait Dugaan Pelanggaran Pilkada

Sebelumnya, syarat dokumen pencalonan pasangan calon bupati dan wakil bupati Muhammad Thorig Husler-Budiman,  adanya perbedaan nama di e-KTP dengan B1KWK, sehingga pihak bawaslu menulusuri dan menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi Husler-Budiman. Hal ini diketahui setelah bawaslu menerbitkan keterangan pers, Kamis (22/10/2020).

Dari keterangan pers bawaslu menjelaskan, bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan adalah meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelengaraan pemilihan yang dilakukan oleh terlapor.

“Dimana terdapat perbedaan antara KTP Ir. H. Muhammad Thorig Husler yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai calon bupati dan wakil bupati Luwu Timur dengan B1KWK partai pengusungnya,” kata ketua Bawaslu Rachman Atja dari keterangan persnya.

Baca Juga: Gawat, Bawaslu Lutim Temukan Fakta Baru Dugaan Pelanggaran Husler

Lanjut Rachman, dugaan bertentangan atau tidak kesesuaian mengatur dangan pasal 47 ayat 1 peraturan komisi pemilihan umum nomor 1 tahun 2020 tantang perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomo 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan keputusan komisi pemilihan umum nomor: 394/PL.02.2-Kpt-06-Kpu-kpu-VIII/2020 tentang pedoman teknis.

“Sehingga bawaslu Luwu Timur menyimpulkan bahwa laporan dugaan pelanggaran nomor register: 04/Reg/LP/PB/Kab/27.10/x/2020 pertanggal 12 oktober 2020, diduga memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Dengan begitu, bawaslu Luwu Timur telah mengeluarkan rekomendasi KPU untuk ditindaklanjuti pelanggaran administrasi salah satu calon bupati dan wakil bupati. “Dan selanjutnya ditindaklajuti dengan penerusan pelanggaran administrasi pemilihan ke KPU Luwu Timur dan ditindaklajuti sesuai peraturan perundang-undangan,” kuncinya.

Bawaslu Tak Cantumkan UU, KPU Lutim Bingung Tindaklanjuti Pelanggaran Cabup Petahana

Rekomendasi terbitkan bawaslu Luwu Timur yang sudah diterima oleh KPU atas dugaan pelanggaran administrasi, Ketua KPU Zaenal mengaku belum menemukan landasan untuk menindaklanjuti rekomendasi dikleuarkan oleh Bawaslu.

Baca juga: Bawaslu Lutim: KPU Tetapkan Calon Husler-Budiman Cukup Keliru

“Namun perlu dipahami bahwa isi dalam surat rekomendasi tersebut tidak berbunyi UU apa yang mau diterapkan. Bunyinya hanya diperintahkan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Zaenal pada saat ratusan masyarakat menggelar unjuk rasa di depan kantor KPU Luwu Timur, Kamis (23/10/2020).

Bahkan, kata dia, untuk tahapan verifikasi berkas calon Husler-Budiman tidak ada yang keberatan atau komplen ke KPU. “Jadi kami anggap sah-sah saja, sehingga kami tetapkan. Jadi, tolong kalau ada yang temukan UU yang melanggar terkait perbedaan nama itu sampaikan ke kami,” katanya.

Enal menambahkan, terkait rekomendasi itu dirinya sudah konsultasikan ke KPU Sulsel. “Kami konsultasikan ke KPU Sulsel dan memberikan beberapa refrensi, tetapi lagi-lagi kami hanya mengacu pada isi rekomendasi Bawaslu,” ucapanya.

Atas tidak puasnya para demostran ini bakal kembali melakukan unjuk rasa di depan kantor Bawaslu dan KPU dengan massa begitu banyak. (*)

Leave a Reply