Catut Nama Wakapolres Bone, Oknum Supplier BPNT Ancam e-Warong

Ilustrasi BPNT

Kisruh terkait Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Bone makin melebar. Oknum supplier yang diduga bermasalah mencatut nama Wakapolres Bone dan mengancam e-Warong.

BONE, NEWSURBAN.ID — Lagi-lagi kisruh terkait Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) rupanya tak menyurutkan nyali orang-orang di dalam yang diduga “menyunat” dana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang seyogyanya untuk pemenuhan gizi masyarakat ekonomi bawah. Kali ini, nama pejabat nomor dua di Polres Bone ikut dicatut.

Pada Rabu (28/10/20), sebuah pesan singkat bernada ancaman beredar di grup WhatsApp agen e-Warong, memerintahkan agar e-Warong mengambil bahan sembako ke supplier AG.

“Agen yang tidak ikut dengan supplier yang sah akan saya laporkan. Harus transparan. Besok sama Bapak Kajati dan Kasi Pidsus dan menyerahkan SK supplier yang sah, supaya kita aman, kecuali ada yang melenceng,” tulis AG melalui pesan WhatsApp di grup agen BPNT.

Baca Juga: Terkait Kisruh BPNT, Bank Mandiri Bone Bakal “Bongkar” E-Warong Bermasalah

Sayangnya, Wakapolres Bone Kompol Ashrofi, yang dikonfirmasi hal ini tidak memberikan tanggapan. Tanggapan justru datang dari Aliansi Pemuda Menggugat, Andi Arman, yang pernah melayangkan somasi kepada Sekda Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani, beberapa waktu lalu.

Arman menegaskan kalau SK atau  Surat Persetujuan Suplier yang dikeluarkan Tikor Provinsi yakni Sekprov, itu cacat hukum karena tidak mempunyai dasar yang jelas.

Baca Juga: Diisukan Nikmati BPNT, DPRD Bone Ancam Polisikan Oknum Kabid Dinsos

“Jadi kedudukan SK itu tidak bisa serta merta menggugurkan Pedum yang sebenarnya menjadi dasar atau acuan penyaluran program BPNT. Apalagi dengan adanya kalimat yang isinya pengancaman ke e-Warong dan lebih parahnya lagi  jika supplier mencatut nama Wakapolres, Kejati dan Kasi Pidsus,” ujarnya.

Arman menambahkan kalau ini adalah momen tepat bagi Aparat Penegak Hukum untuk menunjukkan independensinya karena jika penegak hukum memilih bungkam, masyarakat akan membuat asumsi sendiri dan meragukan kinerja mereka.

“Di sisi lain, kiranya komisi IV DPRD Bone bisa agak peka sedikitlah, ini demi kepentingan 68.000 masyarakat Bone. Sebisa mungkin lakukan RDP atau hearing, bersihkan atau usir Supplier nakal. Belum selesai persoalan telur pemasok di Kecamatan Tellu Siattinge dan Dua Boccoe yang tidak di bayarkan, muncul lagi pengancaman ke pihak e-Warong,” kata Arman. (fan)

Leave a Reply