Minimalkan Masalah Tambang, DPRD Bone Akan Revisi RTRW

DPRD Bone memastikan RTRW tambang akan direvisi tahun 2021. Hal itu dilakukan menyusul banyaknya tambang galian C yang tak berizin karena faktor regulasi.

BONE, NEWSURBAN.ID — Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan bersama Komisi l Bapenperda menghadiri acara bincang-bincang santai di salah satu warkop Kabupaten Bone. Mereka membahas terkait revisi Propemperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tambang Galiang C. Di mana sebagian Tambang yang ada di Kabupaten Bone ini tidak memiliki izin (ilegal) karena bertentangan dengan regulasi RTRW tersebut.

Bincang-bincang turut hadir Ketua Apdesi Bone Andi Mappakaya Amier (Sekwan) Sekretaris Dewan DPRD Bone A Abu Bakar dan sejumlah aktivis tambang Bone.

Untuk diketahui di antara 27 Kecamatan KabupatenBone hanya 12 Kecamatan yang masuk RTRW area tambang.

Sekretaris Dewan A Abu Bakar mengatakan, khusus untuk perubahan revisi tata ruang RT RW itu memang sudah menjadi persyaratan.

Dia menyebut ada beberapa yang memang menjadi kewajiban untuk segera diadakan revisi. Sebab di Provinsi sekarang sudah sementara berproses selama empat tahun dan belum ditetapkan sampai sekarang.

Baca Juga: Gagas Tamping, Bupati Bone Jawab Langsung Pertanyaan Masyarakat

“Maka kita menunggu penetapannya. Kita mendapat informasi bahwa di Provinsi penetapan itu sudah disepakati jadi tinggal menunggu proses,” ungkapnya.

Lanjut Sekwan mengatakan, yakin dan percaya kemungkinan belum mendpatkan rekomendasi dari (DID) Dana Insentif Daerah sampai belum ditetapakan. Perda Provinsi itu sambung Sekwan harus ada rekomendasi dari Kementerian.

“Juga ada area yang dikeluarkan dari kawasan hutan menjadi peruntukan lain jadi soal rancangan tidak jadi masalah. Saya kira rancangan ini sudah terproses tapi kajian lingkungan hidup strategisnya ini (KLHS) harus dikerjakan dengan konsultan dan tidak bisa jadi kalau bukan konsultan yang memiliki sertifikasi,” kata A Abu Bakar.

Sementara itu, anggota Komisi l DPRD Bone dari fraksi Gerindra, Fahri Rusli, mengatakan, Propemperda RT RW ini sudah ada di tahun 2019/2020. “Dan saya bisa pastikan bahwa Promperda RT RW di Bone ini tidak akan bisa kita tetapkan di 2020 ini akan menuju ke 2021. Saya yakin di tahun 2021 paling lambat bulan April sudah bisa ditetapkan karena ada beberapa tahapan yang sudah dilewati oleh inisiasi dari pemerintah eksekutif. Kendala kami di tahun 2020 ini ketika kami mau melakukan yang namanya komparasi itu tidak ada yang mau menerima,” jelasnya.

Dari pihak DID pun lanjut dia, tidak mau menerima. “Makanya kemarin saya bincang-bincang melalu Pak Ketua DPRD Bone, bahwa kalaupun tidak bisa beramai-ramai silahkan Pak Ketua berangkat dulu berkonsultasi tentang proses dari pemetaan dasar RT RW Kabupaten Bone,” beber Fahri.

Salah satu dari pembawa aspirasi perwakilan Penambang Bone Mukhawas Rasyid mengatakan, harapannya sebagai pengantar aspirasi penambang Bone kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bone supaya mendapatkan legalitas perizinan dengan cara merivisi RTRW.

Menurut Mukhawas, masalah tambang ini merupakan kebutuhan pemerintah juga, bukan hanya kebutuhan pribadi.

“Jadi mohon pemerintah dan pihak DPRD Bone secapatnya merivisi RTRW itu. Kasian masyarakat di bawah sudah lama teriak-teriak karena ini juga menyangkut kebutuhan banyak orang,” tegas Mukhawas. (fan)

Leave a Reply