Forum Libu Ntodea Gagas Pengelolaan Tambang Berkeadilan

Pandemi Covid-19 tak menghalangi Pemerintah Kota Palu menggelar Forum Libu Ntodea melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Palu. Forum yang digelar virtual itu menginginkan pengelolaan tambang mengedepankan keadilan.

PALU, NEWSURBAN.ID – Kabid Data dan Informasi Bappeda Kota Palu, H Ibnu Mundzir mengatakan Libu Ntodea merupakan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat terhadap pemerintah.

Adapun pelaksanaan forum libu ntodea kali ini mengambil tema “Masa Depan Pertambangan Galian C Kota Palu dan Ancamanya?”

Acara forum libu ntodea melalui vidcom tersebut dilaksanakan pada Kamis, 10 November 2020. Adha Najamuddin selaku koordinator forum libu ntodea menjadi pemandu acara.

Baca Juga: Terima Pemkot Palu, Kapolda Sulteng Harap Masyarakat Terus Jaga Imunitas

Sejumlah narasumber jadi pemantik acara diantaranya Moh Iksan Kalbi (Ketua DPRD Kota Palu) Mohamad Rizal (Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu), Moh Taufik (Ketua JATAM Sulteng) Lukman S Thahir (praktisi tambang) serta diikuti anggota tim pendamping sekaligus mantan kepala Bappeda Kota Palu Dhama Gunawan, masyarakat terkait lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, koordinator forum libu ntodea menyampaikan bahwa di kota palu tidak cocok dilakukan eksploitasi tambang galian C dan yang utama adalah dari pemerintah untuk lebih jeli dan peka akan keberadaan tambang galian C.

Baca Juga: Masuk Kota Palu Cukup Bawa Hasil Rapid Test

Selain itu, tambang galian C harus dikelola secara berkeadilan dan hak hak masyarakat juga harus dikedepankan.

Sementara itu Mohamad Rizal menyebutkan, pertambangan di kota palu harus dilihat dari manfaatnya.

Dari aspek penataan ruang, Pemkot Palu berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kami juga menemukan sejumlah perusahaan dari sisi Wilayah Izin Usaha Pertambangan tumpang tindih.

Baca Juga: Plt Walikota Palu Beberkan Capaian Program di Rembuk Nasional Germas Sapa

Palu tidak tepat dijadikan sebagai daerah eksploitasi pertambangan bebatuan, karena berada dalam wilayah perkotaan, di samping itu dampak yang ditimbulkan dari aktivitas galian juga memberikan ancaman serius terhadap kelangsungan ekologi.

Sedangkan Moh Taufik mengatakan, kegiatan pertambangan galian C di ibu kota Sulteng banyak menimbulkan persoalan, dan pemerintah setempat harus iku terlibat melakukan pengawasan terhadap proses produksi dan perizinan, meskipun kewenangan sudah melekat di Pemerintah Pusat.

Praktisi Tambang Lukman S Thahir mejelaskan, perlu intervensi pemerintah daerah khususnya dalam menertibkan pengangkutan material yang justru dapat membahayakan pengguna jalan karena melintasi jalan poros menuju terminal Kapal Tongkang.

Palu tidak memiliki daya dukung eksploitasi pertambangan sesungguhnya tidak seperti demikian.

Potensi alam kita sangat banyak, salah satu dari aspek pertambangan. Akan tetapi masalah timbul biasanya dari segi pengelolaan, sehingga sering terjadi kesenjangan. Oleh karenanya perusahaan juga wajib berkontribusi kepada penduduk setempat melalui dana tanggung jawab sosial, termasuk kontribusi terhadap daerah.

Sementara itu ademisi DR Nur Sangadji DEA menyebutkan bahwa tambang harus di kelola secara berkeadilan hak hak masyarakat juga harus dikedepankan. (ysf)

Leave a Reply